Banjarmasin, Gesuri.id — Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mengintensifkan penghimpunan informasi dan penggalian data.
Langkah ini diambil guna membongkar dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi yang memicu antrean panjang di wilayah tersebut.
"Kami akan terus menghimpun informasi dan mengolah data terkait penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel," tegas Ketua Pansus, H.M. Syaripuddin, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Banjarmasin, Selasa (11/8).
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
RDP tersebut menghadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel.
Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin—menjelaskan bahwa seluruh masukan dari instansi-instansi tersebut akan menjadi bahan utama penyusunan rekomendasi akhir Pansus.
Atmosphere rapat berlangsung serius, terlebih saat Kartoyo membeberkan temuan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Namun, menanggapi temuan tersebut, Kepala Bidang Pemeriksaan Kalsel 1 BPK RI Perwakilan Kalsel, Iwan Fajar Nugroho, menegaskan bahwa penindakan hukum berada di luar ranah organisasinya.
"Persoalan itu bukan kewenangan BPK RI Perwakilan Kalsel untuk menindaklanjuti atau memprosesnya secara hukum," ujar Iwan di hadapan anggota Pansus.
Guna menyempurnakan rekomendasi dan mendapatkan kejelasan regulasi, Pansus berencana mendatangi Kantor BPK RI Pusat di Jakarta. Langkah ini menyusul koordinasi yang telah dilakukan Pansus sebelumnya bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Dari pertemuan bersama BPH Migas tersebut, terungkap bahwa alokasi pasokan BBM bersubsidi untuk wilayah Kalsel sebenarnya sudah sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
Kondisi di lapangan menunjukkan realitas berbeda. Selama beberapa tahun terakhir, antrean panjang kendaraan—terutama truk yang mengincar solar bersubsidi—menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai SPBU di Kalsel. Diduga kuat, terjadi penyimpangan distribusi yang membuat pasokan tidak tepat sasaran.
Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi ini dibentuk oleh DPRD Kalsel sekitar dua bulan lalu sebagai respons langsung atas keluhan masyarakat dan para sopir angkutan. Melalui kerja Pansus ini, DPRD Kalsel berharap praktik penyimpangan BBM bersubsidi dapat dihentikan atau setidaknya ditekan secara signifikan.
