Jakarta, Gesuri.id -Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasarus, mempertanyakan keberlanjutan alokasi anggaran penanganan lumpur Lapindo yang terus muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2022 hingga dalam Rancangan APBN 2026.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo di Jakarta Pusat.

Lasarus menyoroti jumlah dana besar yang dianggarkan setiap tahun tanpa ada penyelesaian yang jelas.

Saya dapat data APBN dari 2022 Rp270 miliar, APBN 2023 Rp270 miliar, APBN 2024 Rp227 miliar, APBN 2025 Rp179 miliar, dan di RAPBN tahun 2026 ini Rp169 miliar, ujarnya.

Ia menilai penanganan lumpur Lapindo selama ini cenderung stagnan, meski telah menelan dana triliunan rupiah. Oleh karena itu, Lasarus menekankan pentingnya evaluasi terhadap pendekatan teknis yang selama ini dilakukan. Ia bahkan mengusulkan solusi alternatif dengan membangun kanal besar langsung menuju laut.