Jakarta, Gesuri.id - Peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996—yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli)—menjadi salah satu lembaran paling kelam sekaligus krusial dalam sejarah modern Indonesia.
Memasuki refleksi 30 tahun peristiwa tersebut, kepada Moncong Putih politisi senior sekaligus saksi kunci sejarah, Panda Nababan, membagikan kesaksian mendalam mengenai dinamika politik Orde Baru, represi militer, hingga keteguhan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
1. Anatomi Kontrol Total Orde Baru: Negara Tanpa Ruang Pengawasan
Untuk memahami akar Peristiwa Kudatuli, peta politik Orde Baru pasca-jatuhnya Presiden Soekarno perlu dipahami secara mendalam. Pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto menjelma menjadi rezim otoriter yang alergi terhadap kontrol sosial.
Keterlibatan aparat keamanan dan militer dalam ranah sipil bersifat absolut melalui doktrin Stabilitas Nasional. Instrumen penindakan dan kontrol sosial dijalankan secara sistematis melalui beberapa instrumen:
- Pembersihan Ideologi (Litsus & Stigma PKI): Pemerintah menerapkan Penelitian Khusus (Litsus) hingga ke tingkat departemen. Aparat birokrasi, warga yang ingin naik pangkat, hingga masyarakat umum yang memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) berstempel khusus "ET" (Eks-Tapol) mengalami pembatasan hak sipil.
- Kewenangan Sospol Militer: Sektor Sosial Politik (Sospol) di tingkat Kodam hingga Koramil dikerahkan untuk mengontrol jalannya organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
- Fusi dan Intervensi Partai: Pemilu 1973 menjadi titik awal pengebirian kedaulatan partai. Kepemimpinan partai politik wajib mendapat persetujuan (clearance) langsung dari Istana. Tokoh yang tidak disukai Soeharto, seperti Parmusi di bawah kepemimpinan Naro, langsung disingkirkan.
2. Megawati sebagai "Faktor X" dan Kebangkitan Sukolilo 1993
Titik balik perlawanan terhadap rezim terjadi pada Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Sukolilo, Surabaya, tahun 1993. Di luar dugaan dan skenario aparat keamanan, Megawati Soekarnoputri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI.
"Megawati dipilih dengan hati nurani. Tidak ada tekanan atau rekayasa dari beliau. Itu adalah jalan Tuhan dan titik awal perubahan fundamental menuju 1998," ungkap Panda Nababan.
Kemunculan Megawati memicu kekhawatiran rezim. Nama besar Soekarno yang melekat padanya, ditambah dukungan militan dari figur seperti Taufiq Kiemas, menjadikan Megawati simbol perlawanan rakyat yang riil.
Guna melumpuhkan legitimasi Megawati, pemerintah merekayasa Kongres Medan yang mengukuhkan Soerjadi sebagai ketua umum bentukan pemerintah. Negara secara terang-terangan menolak mengakui kepengurusan Megawati dan memblokir seluruh ruang audiensi formal.
3. Mimbar Demokrasi Diponegoro 58: Ruang Publik yang Ditakuti Rezim
Ditolak di ranah formal, kubu Megawati dan simpatisannya menjadikan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 sebagai benteng perlawanan. Sejak Juni 1996, lokasi tersebut disulap menjadi Mimbar Demokrasi.
Setiap hari, rakyat dari pelbagai elemen—mahasiswa, aktivis, buruh, hingga tokoh masyarakat—bergantian menyuarakan kritik secara terbuka melalui mikrofon sederhana di halaman kantor. Bagi rezim Orde Baru, konsolidasi organik ini dinilai sangat berbahaya karena memberikan kecerdasan politik dan membakar keberanian rakyat.
4. Kronologi Sabtu Kelabu: Operasi Politik Berbaju Massa
Panda Nababan menceritakan detik-detik mencekam menjelang penyerbuan Sabtu, 27 Juli 1996:
* Jumat Malam, 26 Juli 1996: Isu penyerbuan telah berembus. Panda Nababan dan Yakob Tobing berdiskusi di kediaman Megawati di Kebagusan untuk menyiapkan pengamanan dan logistik penjagaan.
* Sabtu Pagi, 27 Juli 1996: Puluhan truk mengangkut massa berpakaian kaos PDI meluncur ke lokasi. Panda menegaskan bahwa penyerbuan tersebut bukanlah bentrokan antarkader, melainkan operasi politik meminjam tangan preman dan oknum militer.
* Pengrusakan: Kantor DPP PDI dihancurkan secara brutal. Ruang kerja Megawati diacak-acak, bendera Merah Putih dan bendera partai diinjak-injak. Korban berjatuhan dari pihak simpatisan yang bertahan di dalam gedung.
5. Menolak Anarki, Memilih Jalur Hukum
Di tengah desakan massa untuk membalas dendam dengan aksi fisik, Megawati mengambil keputusan yang tidak biasa untuk ukuran rezim otoriter: Menempuh Perlawanan Hukum.
Megawati menunjuk Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang diisi oleh advokat-advokat senior seperti RO Tambunan untuk menguji kesewenang-wenangan negara di pengadilan seluruh Indonesia.
"Saat menjenguk korban luka di RS Cipto Mangunkusumo, Ibu Mega hanya berbisik dengan suara bergetar: 'Sabar ya, berdoa, sabar.' Beliau menolak menghasut massa. Perlawanan dipindahkan ke meja hijau. Ini adalah bentuk pendidikan politik yang sangat mahal," kenang Panda.
6. Catatan Kritis: Keberanian Menuntaskan Pelanggaran HAM
Meski Peristiwa Kudatuli telah berlalu tiga dekade dan PDI (kini PDI Perjuangan) berhasil memenangi Pemilu 1999 pasca-Reformasi, penuntasan hukum atas aktor intelektual di balik penyerbuan tersebut dinilai masih menggantung.
Panda Nababan menyoroti keterlibatan sejumlah elite militer pada masa itu, seperti Pangdam Jaya Majelis Sutiyoso dan Kepala Staf Kodam Jaya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memimpin rapat sebelum penyerbuan.
Komnas HAM didesak untuk memanggil kembali para saksi kunci yang masih hidup guna membuka dokumen dan menuntaskan kasus Kudatuli secara objektif, tanpa menyisakan beban sejarah yang misterius bagi generasi penerus.
Kesimpulan: Warisan Kudatuli untuk Generasi Muda
Peristiwa Kudatuli bukan sekadar konflik internal partai, melainkan monumen hilangnya rasa takut rakyat terhadap otoritarianisme. Peristiwa ini menjadi katalisator utama yang mempercepat gelombang Reformasi 1998.
Pesan penting bagi generasi Gen Z dan Alpha hari ini adalah agar tidak melupakan sejarah perjuangan demokrasi. Hak-hak sipil, kebebasan berpendapat, dan kedaulatan rakyat yang dinikmati hari ini lahir dari keringat, darah, dan air mata perlawanan terhadap gaya-gaya militerisme serta dominasi kekuasaan.
