Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasarus, mempertanyakan keberlanjutan alokasi anggaran penanganan lumpur Lapindo yang terus muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2022 hingga dalam Rancangan APBN 2026.
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo di Jakarta Pusat.
Lasarus menyoroti jumlah dana besar yang dianggarkan setiap tahun tanpa ada penyelesaian yang jelas.
"Saya dapat data APBN dari 2022 Rp270 miliar, APBN 2023 Rp270 miliar, APBN 2024 Rp227 miliar, APBN 2025 Rp179 miliar, dan di RAPBN tahun 2026 ini Rp169 miliar," ujarnya.
Ia menilai penanganan lumpur Lapindo selama ini cenderung stagnan, meski telah menelan dana triliunan rupiah. Oleh karena itu, Lasarus menekankan pentingnya evaluasi terhadap pendekatan teknis yang selama ini dilakukan. Ia bahkan mengusulkan solusi alternatif dengan membangun kanal besar langsung menuju laut.
"Di lumpur Lapindo ini, kita agak aneh juga ini. Apa yang membuat biaya begini besar, apa enggak kita bikin kali saja dikeruk gede-gede dari lubang itu biar langsung mengalir ke laut," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta perhatian khusus dari Menteri PUPR serta Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro untuk mengevaluasi efisiensi anggaran. Menurutnya, dana yang dihabiskan untuk proyek penanganan lumpur tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat.
"Ini makan anggaran gede banget setiap tahun ini. Ini kalau kita bikin jalan daerah, sudah berapa banyak jalan yang jadi ini? Padahal ini kita hanya ngelolosin lumpur saja, kalau memang sudah tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat di situ, ya sudah dicari cara," ujarnya.
Tak hanya itu, Lasarus turut menyoroti kemungkinan adanya inefisiensi dan pemborosan anggaran dalam pengadaan alat, khususnya terkait penggunaan pompa.
"Ini kemungkinan nih sewa pompa segala macam ini. Kemungkinan, ini siapa yang punya pompa, abadi kah kita sewa pompa ini nanti? Ini tolong dicek nanti-nanti Pak Menteri," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya meninjau langsung ke lokasi guna melihat kondisi terkini proyek tersebut. Ia menilai proyek penanganan lumpur Lapindo selama ini hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh langsung persoalan masyarakat terdampak.
"Sudah begitu juga kewajiban kepada masyarakat, bukannya dibayar, tunggakannya masih banyak, Pak, kepada masyarakat lumpur Lapindo ini. Tapi yang ada proyeknya gede-gede setiap tahun," ungkap Lasarus.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa terdapat anggota DPR terdahulu yang menjadi korban lumpur namun tidak mendapat kompensasi yang semestinya dari negara.
Sebagai langkah konkret, Lasarus menyatakan terbuka terhadap pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPR untuk menelusuri persoalan ini lebih dalam.
"Ini mohon dicek nanti Pak Menteri, bila perlu nanti kami (buat) Panja ini. Biar kita minta kepada BPK, minta audit dengan tujuan tertentu. Kalau ada nanti di sini tindak pidana, biar cepat-cepat kita kirim ke penjara ini pelakunya," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa hingga kini belum dibangun saluran pengaliran lumpur secara permanen, padahal secara teknologi Indonesia telah mampu mengerjakan proyek-proyek besar lainnya.
"Kenapa enggak kita bikin saja kali gede-gede. Itu Freeport, gunung saja bisa kita runtuhkan. Masa bikin saluran ini saja enggak bisa," ujarnya.
Lasarus menambahkan bahwa usulan tersebut bukan hanya datang darinya, tetapi juga merupakan aspirasi masyarakat di sekitar lokasi bencana yang merasa penanganan tak kunjung tuntas.
"Pak Lasarus, itu kok seperti melihara kucing katanya di situ, enggak selesai-selesai," kata Lasarus menirukan keluhan warga.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan agar Kementerian PUPR lebih berhati-hati dalam menyusun permintaan anggaran untuk tahun-tahun mendatang. Menurutnya, anggaran besar yang terus dialokasikan harus disertai dengan hasil konkret dan bukan sekadar pengulangan proyek tanpa hasil.
