Mada Sukmajati: Revisi UU Pemilu Harus Atur Politisasi Bansos dan Batasi Diskresi Presiden Jelang Pemilu

Mada menjelaskan, regulasi pemilu saat ini masih memiliki sejumlah celah.
Kamis, 19 November 2026 08:24 WIB Jurnalis - Nurfahmi Budi Prasetyo

Jakarta, Gesuri.id Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menilai revisi Undang-Undang Pemilu harus mengatur lebih tegas potensi penyalahgunaan kewenangan pemerintah, terutama terkait penyaluran bantuan sosial (bansos), mutasi pejabat, serta kebijakan strategis menjelang pemilu.

Menurut Mada, pengaturan tersebut penting untuk memastikan kontestasi elektoral berlangsung adil dan tidak memberikan keuntungan berlebihan kepada petahana maupun pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara.

Hal itu disampaikan Mada dalam Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Mada menjelaskan, regulasi pemilu saat ini masih memiliki sejumlah celah. Larangan kampanye memang telah diatur, demikian pula pembatasan mutasi pejabat pada periode tertentu. Namun, pengaturan mengenai penggunaan program dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan elektoral masih perlu diperkuat.

Ia mengingatkan bahwa persoalan bansos tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan pembatasan secara menyeluruh. Sebab, terdapat program bantuan yang memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan harus tetap berjalan.

Baca juga :