Jakarta, Gesuri.id - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus Papua MY Esti Wijayati berharap pemerintah dapat memperbanyak pendekatan melalui dialog dengan Orang Asli Papua (OAP) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus).

Selain itu, peran TNI juga sangat diperlukan ketika berbicara afirmasi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang masih mengalami kesenjangan antara OAP dengan non-OAP.

Baca:Hasanuddin Desak Tindakan Tegas Untuk KKB diPapua

Maka kami berharap mungkin bisa di dalam UU Otsus yang baru ini bagaimana keterlibatan dari TNI untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di daerah-daerah yang di dalam tanda kutip memang masih belum aman untuk sektor pendidikan maupun kesehatan, ungkapnya dalam Rapat Kerja Pansus Otsus Papua dengan Panglima TNI, Kepala BIN dan Kementerian PPN/Bappenas, di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.