Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan tegaskan akan tetap menjalankan fungsi oposisi, sebagai penyeimbang kekuasaan demi menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, fungsi penyeimbang merupakan bagian dari tradisi politik PDI Perjuangan yang berakar pada musyawarah dan gotong royong. Menurutnya, partai tidak semata mengikuti arus mayoritas apabila kebijakan dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Fungsi DPD Perjuangan adalah sebagai penyeimbang. Contohnya ketika mayoritas mengusulkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD, sikap PDI Perjuangan sangat kokoh tentang pentingnya pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, kata Hasto dalam acara Ngopi Bareng Jurnalis di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jalan AW Syahranie, Samarinda, Selasa (2/2).

Ia menambahkan, peran kontrol terhadap kekuasaan tetap harus dijalankan dalam kondisi apa pun. Bahkan ketika berada di dalam pemerintahan, PDI Perjuangaan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap berpotensi merugikan kedaulatan nasional.

Hasto mencontohkan sikap partainya saat menolak kebijakan impor pangan pada periode 20142019. Penolakan tersebut dilakukan karena PDI Perjuangaan lebih mendorong penguatan produksi nasional guna mencapai kedaulatan pangan.