Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda Nathalia, merespons insiden kebocoran pabrik kimia di Cilegon dengan langkah strategis.
Pasca-komunikasi intensif yang dilakukannya dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH), tim penegak hukum (Gakkum) KLH dipastikan telah diterjunkan ke titik lokasi untuk mengendalikan situasi.
Shanty Alda Nathalia mengapresiasi respons cepat pemerintah tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa kehadiran tim di lapangan hanyalah langkah awal.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Ia menekankan substansi penanganan kasus ini harus menyentuh dua hal fundamental, investigasi akar masalah secara objektif dan rehabilitasi total bagi warga terdampak.
"Saya sudah menghubungi Menteri LH dan tim sudah diturunkan. Ini respons taktis yang kita butuhkan. Namun, pekerjaan belum selesai. Saya meminta tim bekerja objektif untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh (thorough investigation). Jangan hanya melihat apa yang terjadi di permukaan, tapi cari akar masalahnya sampai ke dalam," tegas Shanty di Jakarta.
Shanty juga mendesak agar tim KLH tidak hanya memotret kejadian saat insiden, melainkan melakukan audit sistem keselamatan pabrik secara komprehensif. Menurutnya, kepulan asap oranye tersebut merupakan indikator keras adanya kegagalan sistem yang serius di industri tersebut.
"Pemeriksaan menyeluruh ini mutlak. Tim harus membedah apakah ini murni kegagalan teknologi, human error, atau adanya pembiaran terhadap standar perawatan (maintenance)? Hasil investigasi ini harus transparan dan objektif karena menyangkut kepercayaan publik dan keselamatan nyawa," urai Shanty.
Poin paling krusial yang disorot secara mendalam oleh Legislator PDI Perjuangan ini adalah nasib warga di sekitar pabrik. Shanty menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak gugur hanya dengan meredanya asap. Ia menuntut adanya skema rehabilitasi pasca-kejadian yang jelas dan terukur.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
"Yang tidak kalah penting (ini poin krusialnya) adalah rehabilitasi warga. Paparan bahan kimia memiliki risiko kesehatan yang mungkin tidak langsung terlihat saat ini, tetapi bersifat jangka panjang (laten). Maka, rehabilitasi kesehatan adalah harga mati," kata dia.
Shanty meminta pemerintah memastikan perusahaan menanggung seluruh biaya pemulihan fisik dan psikologis warga. Ia tidak ingin warga Cilegon hanya diberi bantuan medis darurat, tetapi harus ada pemantauan medis lanjutan (medical monitoring) untuk memastikan organ pernapasan mereka aman dari residu kimia.
"Negara harus hadir memastikan rakyatnya terlindungi. Rehabilitasi ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum. Jangan sampai warga ditinggalkan berjuang sendiri melawan dampak kesehatan di kemudian hari setelah berita ini reda," pungkas Shanty.
