Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani, memberikan perhatian serius terhadap meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk mendampingi pekerja terdampak, khususnya yang beralih dari sektor formal ke sektor informal.

Tidak sebandingnya lapangan pekerjaan dan angkatan kerja yang terus bertambah memaksa para pekerja beralih ke sektor informal. Negara harus hadir mendampingi rakyatnya yang tengah berjuang bertahan dari kerasnya hidup, termasuk mereka yang di-PHK, kata Puan, Senin (5/5).

Berdasarkan data dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan, sepanjang Januari hingga 23 April 2025, angka PHK tembus 24.036 orang, atau sepertiga dari total PHK sepanjang 2024 yang mencapai 77.965 orang. Tiga provinsi dengan PHK tertinggi adalah Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sektor yang paling terdampak meliputi industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

Laporan Jobstreet juga mencatat 42 persen perusahaan mengurangi jumlah karyawan, dengan pekerja penuh waktu dan staf administrasi paling terdampak. Menurut Puan, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan belum mampu menghadapi tantangan perubahan ekonomi dan digitalisasi.

Pemerintah perlu memberikan bantuan agar peluang-peluang baru bagi mereka memberikan hasil positif, dan bukannya menambah mereka semakin terpuruk, terangnya.