Jakarta, Gesuri.id Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan, mendesak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merombak usulan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp1,99 triliun agar fokus pada ekonomi kerakyatan.

Pasalnya, usulan yang melonjak 200 persen dari pagu indikatif senilai Rp 1,01 Triliun tersebut dinilai sangat timpang karena lebih banyak menyedot uang negara untuk urusan promosi, event, dan pembangunan gedung, sementara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pariwisata daerah justru dianaktirikan dengan porsi dana yang teramat minim.

Saya lihat, Deputi Pemasaran minta porsi tambahan yang cukup raksasa, Rp647 miliar. Event mintanya Rp216 miliar. Tapi yang bikin saya agak miris, industri dan investasi itu cuma Rp35 miliar. Padahal ini mengurus pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha riil. Udah nambah Rp2 triliun, tapi ngasihnya cuma Rp35 miliar buat UMKM, kata Putra dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata, Rabu (17/6) di Jakarta.

Ketimpangan ini diperparah dengan temuan dihapusnya dana Tugas Pembantuan di tahun 2027. Padahal, dana ini adalah urat nadi pemerintah daerah untuk membina pariwisata di kabupaten/kota.

Baca:Ini 5 Kutipan InspiratifGanjarPranowo Tentang Anak Muda