Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan, mendesak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merombak usulan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp1,99 triliun agar fokus pada ekonomi kerakyatan.
Pasalnya, usulan yang melonjak 200 persen dari pagu indikatif senilai Rp 1,01 Triliun tersebut dinilai sangat timpang karena lebih banyak menyedot uang negara untuk urusan promosi, event, dan pembangunan gedung, sementara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pariwisata daerah justru dianaktirikan dengan porsi dana yang teramat minim.
"Saya lihat, Deputi Pemasaran minta porsi tambahan yang cukup raksasa, Rp647 miliar. Event mintanya Rp216 miliar. Tapi yang bikin saya agak miris, industri dan investasi itu cuma Rp35 miliar. Padahal ini mengurus pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha riil. Udah nambah Rp2 triliun, tapi ngasihnya cuma Rp35 miliar buat UMKM," kata Putra dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata, Rabu (17/6) di Jakarta.
Ketimpangan ini diperparah dengan temuan dihapusnya dana Tugas Pembantuan di tahun 2027. Padahal, dana ini adalah urat nadi pemerintah daerah untuk membina pariwisata di kabupaten/kota.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Ini kenapa dihapus? Paling tidak, Saudara Menteri, ini diberikan secara terbatas dengan skala prioritas. Supaya ada keberpihakan kementerian kepada daerah. Ini menurut saya kurang bijak kalau dibuat kosong sama sekali," cecarnya.
Selain itu Putra juga menyoroti tren pemotongan anggaran di tengah naiknya target devisa negara. Membuka kembali catatan historis, Ia mengingatkan masa "bulan madu" Kemenpar di tahun 2016 saat anggaran kementerian menyentuh rekor tertinggi Rp5,41 triliun, namun devisanya mandek di angka Rp150 triliun. Menariknya, ketika anggaran dipangkas pada 2024, devisa justru melonjak.
"Jadi dikasih anggaran besar, devisanya 150, anggaran dipotong setengah, devisanya naik. Menarik ini," ujar Putra di hadapan jajaran kementerian.
Menurutnya, pemotongan anggaran Kemenpar beberapa tahun terakhir bukanlah tanpa alasan. "Saya menduga, ini kalau anak Jaksel bilang, ini kode keras. Kode keras dari otoritas fiskal. Uangnya memang tidak ada, atau ada prioritas nasional yang bukan pariwisata," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa otoritas keuangan negara menyadari pariwisata bisa tumbuh organik melalui mekanisme pasar. "Tanpa perlu disuapi anggaran negara, rupiah murni, secara berlebihan. Saudara Menteri bersama jajaran harus memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitator yang ramping dan presisi, tidak menjadi cost center atau spending machine."
Sorotan tidak berhenti di situ. Anggaran Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di bawah naungan kementerian juga menjadi sasaran kritik. Institusi pendidikan ini menyedot tambahan dana hingga Rp657 miliar yang mayoritas didorong untuk pengadaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) fisik.
Bagi Putra, membangun fasilitas fisik sah-sah saja, asalkan dampaknya (outcome) jelas bagi masyarakat luas. Sayangnya, target yang disodorkan Kemenpar dinilai gagal merumuskan dampak riil di lapangan.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Tidak ada satupun Poltekpar yang minta kenaikan ratusan persen itu menaruh target outcome. Berapa persen lulusan yang langsung membangun bekerja di desa wisata lokal? Atau berapa persen peningkatan omzet UMKM yang didampingi oleh Poltekpar? Itu riil. Itu tidak ada," tegasnya.
Di akhir rapat, setelah mempreteli satu per satu kelemahan arsitektur anggaran tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mengambil sikap setuju atas usulan tambahan Rp1,99 triliun tersebut, namun dengan sebuah syarat mutlak.
"Kita harus melihat begini, Saudara Menteri dan Saudara Wamen, sektor pariwisata ini sejatinya adalah wajah dari ekonomi kerakyatan kita. Ini bukan industri besar," ujar Putra memberikan penekanan. "Pariwisata adalah sektor yang paling cepat meneteskan kesejahteraan ke akar rumput jika dikelola dengan paradigma keadilan distributif."
Ia pun mengetuk palu persetujuan fraksinya dengan catatan tegas. "Untuk itulah kami setujui usulan tambahan anggaran ini, dengan catatan: kami menuntut penyesuaian arsitektur pembelanjaan agar sepenuhnya berpihak kepada pengusaha kecil, UMKM, dan pelaku pariwisata di sektor riil. Merdeka!" tutupnya.
