Jakarta, Gesuri.id - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) maraton bersama empat kementerian mitra kerja, yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf). Rapat tersebut berfokus pada pengawalan postur anggaran agar berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menegaskan bahwa penambahan anggaran yang diajukan setiap kementerian harus berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas.
Kami mencermati postur anggaran yang mereka perlukan dan mendalami rencana kerja atas usulan tambahan anggaran tersebut. Semua ikhtiar ini adalah wujud komitmen kita untuk memajukan sektor UMKM dan pariwisata demi kepentingan rakyat, ujar Samuel di Gedung DPR RI, Senayan.
Samuel menyoroti implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) yang membuka ruang bagi Kekayaan Intelektual (KI) sebagai agunan tambahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026. Ia menilai kebijakan ini belum berjalan optimal di lapangan karena terkendala ketersediaan penilai (valuator).