Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menyoroti tumpang tindih regulasi dan perizinan menara telekomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Persoalan ini dinilai menghambat optimalisasi aset infrastruktur TelkomGroup serta berpotensi merugikan keuangan perusahaan pelat merah tersebut.
Andreas menjelaskan, carut-marut perizinan menara bersama membutuhkan penyelesaian serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Di lapangan, BAKN menemukan sejumlah persoalan krusial, mulai dari menara yang sudah terlanjur dibangun tanpa mengantongi izin hingga adanya instruksi pembongkaran menara oleh pemerintah daerah.
Baca:Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi
Yang terutama, temuan tentang masalah tower ini memang membutuhkan penyelesaian lintas kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian ATR/BPN, ujar Andreas usai pertemuan dengan jajaran PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (16/11).