Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak aparat kepolisian mengusut secara tuntas laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa memandang jabatan maupun latar belakang politik pihak yang dilaporkan.
Rieke meminta penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mendalami seluruh fakta dalam perkara tersebut, termasuk dugaan penyalahgunaan relasi kuasa. Selain itu, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas selama proses hukum berlangsung.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
"Apa pun afiliasi politik terlapor, polisi harus mengusut laporan tanpa pengistimewaan dan mendalami dugaan penyalahgunaan relasi kuasa," kata Rieke dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Kasus tersebut bermula dari laporan yang disampaikan ibu korban ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Pihak kepolisian telah membenarkan penerimaan laporan tersebut dan menyatakan bahwa perkara masih dalam tahap penyelidikan.
Sebagai bentuk perhatian terhadap penanganan kasus, Rieke mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah. Dalam komunikasi tersebut, Anis menyampaikan rencana tim Komnas HAM untuk turun langsung ke lapangan guna menghimpun fakta dan informasi terkait perkara tersebut.
Rieke juga meminta agar informasi awal mengenai kemungkinan adanya korban lain ditelusuri dan diverifikasi secara cermat agar penanganan perkara dilakukan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya juga meminta informasi awal tentang kemungkinan adanya korban lain diverifikasi," ujarnya.
Selain mendorong pengusutan oleh kepolisian, Rieke menyampaikan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menjangkau korban. Lembaga tersebut juga berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk memberikan pendampingan psikologis.
Saat ini, korban diketahui berada di rumah aman milik Pemerintah Provinsi NTT. Rieke mengapresiasi langkah jajaran PPA-PPO Polda NTT dan Pemerintah Provinsi NTT dalam memberikan perlindungan serta pendampingan kepada korban.
"Kita kawal penyelidikannya sampai tuntas serta pastikan korban terlindungi dan didampingi selama proses hukum," tegasnya.
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan tersebut mendorong penguatan penanganan perkara kekerasan seksual melalui perluasan satuan Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di lingkungan kepolisian.
Menurut Rieke, keberadaan satuan PPA-PPO masih perlu diperluas. Pada tahap awal, satuan tersebut baru tersedia di 11 Kepolisian Daerah (Polda) dan 22 Kepolisian Resor (Polres). Karena itu, ia meminta perluasan layanan disertai ketersediaan penyidik yang memiliki kompetensi khusus serta dukungan anggaran yang memadai.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban dan memastikan tersedianya pendampingan hukum, psikologis, serta pemulihan secara berkelanjutan. Rieke meminta Komisi III dan Komisi XIII DPR RI turut menjalankan fungsi pengawasan agar penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, juga telah menghubungi Kapolda NTT untuk meminta kepolisian bersikap proaktif dalam menangani laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa apabila dugaan tindak pidana terbukti melalui proses hukum, pelaku harus mendapatkan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan informasi kepolisian, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada Rabu (11/11/2026) malam di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi
Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa penyidik masih mendalami keterangan awal dan mengumpulkan fakta terkait dugaan peristiwa yang dilaporkan.
"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," jelas Henry.
Rieke berharap seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara objektif dan mengedepankan kepentingan korban. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun dalam penegakan hukum, sementara hak-hak korban harus tetap dijamin dan dilindungi.

















































































