Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menyoroti tumpang tindih regulasi dan perizinan menara telekomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Persoalan ini dinilai menghambat optimalisasi aset infrastruktur TelkomGroup serta berpotensi merugikan keuangan perusahaan pelat merah tersebut.
Andreas menjelaskan, carut-marut perizinan menara bersama membutuhkan penyelesaian serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Di lapangan, BAKN menemukan sejumlah persoalan krusial, mulai dari menara yang sudah terlanjur dibangun tanpa mengantongi izin hingga adanya instruksi pembongkaran menara oleh pemerintah daerah.
Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi
"Yang terutama, temuan tentang masalah tower ini memang membutuhkan penyelesaian lintas kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian ATR/BPN," ujar Andreas usai pertemuan dengan jajaran PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (16/11).
Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut, ketidaksinkronan kebijakan tata ruang dan perizinan berdampak langsung pada kinerja anak usaha TelkomGroup, khususnya PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).
Menara yang sudah dibangun dengan nilai investasi besar tidak dapat menghasilkan pendapatan optimal apabila terganjal izin operasi.
"Ini tentu berakibat pada kondisi keuangan Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom. Karena tower yang sudah dibangun itu kalau kemudian tidak digunakan, tentu merugikan perusahaan," tegasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur
Selain persoalan perizinan infrastruktur, BAKN DPR RI juga mencermati perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada penyajian kembali (restatement) laporan keuangan TelkomGroup.
Andreas membenarkan bahwa aspek tata kelola keuangan tersebut turut menjadi fokus penelaahan pihaknya.
Berdasarkan dokumen penelaahan BAKN DPR RI, pertemuan dengan manajemen Telkom digelar untuk memetakan enam klaster isu lintas sektoral. Beberapa poin krusial yang disoroti mencakup persoalan ribuan menara milik Mitratel dan anak usaha yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga sengketa hukum perizinan di sejumlah daerah.

















































































