Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang mengguncang wilayah Maluku Tenggara pada Selasa (17/11/2026) pukul 04.11 WIB.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut, sekitar 132 kilometer barat daya Maluku Tenggara, pada kedalaman 97 kilometer dan dipastikan tidak berpotensi tsunami.
Sementara itu, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan guncangan terasa kuat selama sekitar 10 detik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Maluku Tenggara, dan 3–5 detik di Kota Tual. Situasi tersebut sempat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Merespons kondisi tersebut, Matindas mendesak BNPB dan instansi terkait segera bergerak cepat melakukan penyisiran hingga ke wilayah terluar.
"Kami mendesak BNPB segera menelusuri lokasi-lokasi terdampak hingga ke pulau-pulau kecil dan desa terpencil. Tim reaksi cepat BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan tenaga kesehatan harus bergerak melalui jalur darat, laut, maupun udara untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses," ujar Matindas.
Selain evakuasi, Matindas menekankan pentingnya pendataan lintas sektor yang mencakup jumlah korban, kerusakan rumah warga, fasilitas kesehatan, sekolah, rumah ibadah, hingga infrastruktur vital seperti pelabuhan, bandara, jalan, jembatan, listrik, dan jaringan telekomunikasi.
Menurutnya, data tunggal bencana sangat krusial sebagai acuan distribusi bantuan agar tepat sasaran.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah ini juga meminta BNPB memastikan ketersediaan Dana Siap Pakai (DSP) serta kecukupan logistik dasar—seperti pangan, air bersih, selimut, tenda, obat-obatan, dan layanan medis—di gudang daerah maupun titik-titik pengungsian.
"Perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil harus diprioritaskan dalam proses evakuasi, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial. Kementerian Sosial harus segera menyiapkan dapur umum dan tenaga pendamping bagi warga terdampak," tegasnya.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Ia mengingatkan bahwa langkah tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mencakup pengkajian cepat, penentuan status darurat, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan kelompok rentan, hingga pemulihan segera prasarana vital.
Matindas menyoroti bahwa gempa di Maluku Tenggara ini menambah panjang rentetan bencana di Tanah Air, menyusul kejadian kebakaran hutan dan banjir di berbagai daerah. Terlebih lagi, kawasan Maluku merupakan zona rawan seismik yang baru saja diguncang gempa bermagnitudo 6,4 di Tanimbar pada 29 Oktober 2026 lalu.
Sebagai langkah jangka panjang, Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendorong penguatan anggaran kebencanaan nasional, khususnya pada sektor mitigasi sebagai bagian dari kebijakan tata kelola risiko bencana.

















































































