Ikuti Kami

Kejar Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, Andreas Eddy Susetyo Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Dunia Usaha

Kebijakan perpajakan harus menjaga keseimbangan antara fungsi penerimaan negara dan stimulus pertumbuhan ekonomi.

Kejar Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, Andreas Eddy Susetyo Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Dunia Usaha
Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mengingatkan pemerintah agar tidak membebani dunia usaha secara berlebihan dalam upaya mengejar kekurangan target penerimaan pajak jelang akhir tahun. 

Ia menekankan, kebijakan perpajakan harus menjaga keseimbangan antara fungsi penerimaan negara dan stimulus pertumbuhan ekonomi.

Baca: Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur

​Peringatan tersebut disampaikan Andreas saat menanggapi besarnya selisih penerimaan pajak yang harus ditutup pemerintah hingga akhir tahun anggaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

​Berdasarkan laporan APBN hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, capaian tersebut baru menyentuh 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, sehingga pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun lagi.

​Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, pajak tidak sekadar menjadi mesin penerimaan kas negara, melainkan juga instrumen kebijakan fiskal yang memengaruhi denyut aktivitas ekonomi serta keberlangsungan dunia usaha.

​"Yang pertama, kita harus melihat bahwa kebijakan fiskal, terutama pajak, itu mempunyai dua sisi. Selain berfungsi sebagai penerimaan negara, pajak juga mempunyai fungsi dalam menumbuhkan ekonomi," ujar Andreas.

​Ia mewanti-wanti, tekanan perpajakan yang terlalu agresif terhadap pelaku usaha justru berisiko menghambat ekspansi bisnis. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memukul kemampuan perusahaan dalam mempertahankan maupun membuka lapangan kerja baru.

​Oleh karena itu, Andreas meminta pemerintah memastikan strategi penutupan selisih penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun tidak memicu beban tambahan bagi dunia usaha maupun daya beli masyarakat. 

Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja wajib tetap menjadi prioritas utama.

​Di sisi lain, Andreas turut mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur belanja negara. Ia menilai penguatan efisiensi anggaran sangat krusial agar belanja pemerintah benar-benar terserap untuk program produktif yang menggerakkan perekonomian.

​"Jadi, perlu keseimbangan. Selain mengejar penerimaan negara dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan belanja ini," pungkasnya.

Quote