Ikuti Kami

Rieke Diah Pitaloka Murka! Desak Cabut Tambang di Ujung Kulon dan Tolak Relokasi Badak Jawa

​Rieke mengingatkan bahwa badak Jawa telah terbukti mampu bertahan hidup secara alami melintasi berbagai zaman.

Rieke Diah Pitaloka Murka! Desak Cabut Tambang di Ujung Kulon dan Tolak Relokasi Badak Jawa
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka,

Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang membuka ruang tambang di kawasan konservasi. 

Ia mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang menetapkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

​Tidak hanya itu, politikus Fraksi PDI Perjuangan ini juga secara tegas menolak wacana pemindahan (relokasi) badak Jawa keluar dari habitat aslinya di kawasan tersebut.

Baca: Ini Resep Hidup Bahagia dari Ganjar Pranowo

​Menurut Rieke, upaya penyelamatan dan pemulihan populasi badak bercula satu tersebut seharusnya dilakukan dengan melindungi keutuhan ekosistem dari ancaman aktivitas ekstraktif manusia, alih-alih memindahkan satwa endemik itu ke tempat lain.

​"Saya kira pemulihan badaknya itu bukan dengan memindahkan, mohon izin dengan segala hormat saya. Itu badak punya hak asasi juga, saya kira, untuk tidak dipindahkan dari habitatnya," ujar Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

​Rieke mengingatkan bahwa badak Jawa telah terbukti mampu bertahan hidup secara alami melintasi berbagai zaman, termasuk bertahan dari letusan dahsyat Gunung Krakatau ratusan tahun silam. Oleh karena itu, ia menilai ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup satwa langka tersebut justru datang dari kerusakan habitat dan kawasan penyangga akibat aktivitas pertambangan.

​"Gunung Krakatau sudah meletus sekian ratus tahun lalu, badak itu tetap survive. Tetapi jangan dirusak habitatnya oleh manusia," tegasnya.

​Sebagai langkah nyata perlindungan kawasan konservasi dan hak asasi, Rieke mengajukan tiga rekomendasi penting yang ditujukan kepada Kementerian HAM dan Komisi XIII DPR RI:

​1. Instrumen Wajib HAM & Lingkungan: Menjadikan penilaian dampak HAM serta lingkungan sebagai syarat mutlak dalam setiap pengambilan kebijakan sektoral.

Baca: Ganjar Pranowo Ajak Warga Magelang Pilah Sampah

​2. Penundaan Perizinan: Menunda penerbitan segala Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan berisiko.

​3. Audit Terbuka: Melakukan audit secara transparan terhadap peta digital dan dasar ilmiah di balik penerbitan Kepmen ESDM tertanggal 12 Februari 2026 tersebut.

​Selain itu, ia mendorong integrasi peta wilayah pertambangan, batas kawasan konservasi, zona tangkap nelayan, hingga ruang hidup masyarakat hukum adat ke dalam platform Satu Data Indonesia. Langkah strategis ini dinilai perlu dikaitkan langsung dengan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM guna menjamin akuntabilitas kebijakan lintas sektor.

​"Kalau saya sih tegas-tegas saja, sudah cabut dulu itu Kepmen yang menetapkan wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon," pungkasnya.

Quote