​Jakarta, Gesuri.id Rencana besar pemerintah untuk merombak skema bantuan sosial (bansos) menjadi tunai sebesar Rp5,4 juta per orang memicu reaksi keras dari parlemen.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, secara terbuka mempertanyakan transparansi anggaran dan kriteria penerima manfaat dari kebijakan jumbo tersebut.

​Wacana transisi ke direct cash transfer atau bansos tunai berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ini sebelumnya dilempar ke publik oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026 bersamaan dengan peluncuran identitas digital tunggal (Digital Single ID).

Baca:Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan

​Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa masyarakat dan parlemen berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungan angka tersebut.