Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino mengomentari wacana kenaikan gaji kepala daerah dari perspektif kondisi fiskal negara
Ia memamparkan kondisi APBN sebagai landasan pertimbangan dari wacana tersebut.
"Jika kita lihat dari APBN 2026 ini diperkirakan akan berakhir dengan dengan defisit 2,82T. Defisit ini dikarenakan kurangnya penerimaan. keputusan penanggulangan defisit ini kan bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu genjot penerimaan negara atau mengurangi pengeluaran" ujarnya dalam keterangan pada wartawan (6/8)
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Dengan kondisi fiskal seperti saat ini, saya khawatir jika hal tersebut akan mengakibatkan adanya penarikan pemasukkan negara melalui pajak yang nantinya akan dibebankan kembali ke masyarakat" lanjutnya
Ia juga mengatakan bahwa saat ini belum ada data apapun mengenai wacana tersebut yang dipaparkan ke DPR dari kementrian keuangan
"Tetapi sampai saat ini kita di DPR belum menerima data apapun tentang kenaikan gaji kepala daerah." tuturnya.
Menurutnya, kenaikan gaji tidak akan memberikan impact dari sisi kinerja kepala daerah.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Dengan gaji yang yang saat ini gaji kepala daerah 2,5juta yang nanti ditargetkan untuk ditingkatkan menjadi 5 juta. Menurut saya ini seperti melakukan sesuatu yang tidak memiliki impact besar dari sisi kinerja karena bukan menjadi salah satu motivated factor tapi menambahkan pengeluaran bagi negara" lanjutnya
Ia merekomendasikan agar kenaikan gaji kepala daerah ini bisa ditunda karena kondisi fiskal negara saat ini
"470 kepala daerah dari 500 kepala daerah tidak mampu membayar P3K di daerah-daerah namun para kepala daerah meminta kenaikan sih saya rasa rakyat akan marah" pungkasnya
