Jakarta, Gesuri.id – Rencana besar pemerintah untuk merombak skema bantuan sosial (bansos) menjadi tunai sebesar Rp5,4 juta per orang memicu reaksi keras dari parlemen.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, secara terbuka mempertanyakan transparansi anggaran dan kriteria penerima manfaat dari kebijakan jumbo tersebut.
Wacana transisi ke direct cash transfer atau bansos tunai berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ini sebelumnya dilempar ke publik oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026 bersamaan dengan peluncuran identitas digital tunggal (Digital Single ID).
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa masyarakat dan parlemen berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungan angka tersebut.
Terlebih, saat ini DPR bersama pemerintah tengah intens membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
Politikus PDI Perjuangan ini mengaku heran karena belum menemukan detail atau pos anggaran terkait bansos Rp5,4 juta tersebut dalam dokumen negara yang sedang digodok bersama.
"Saya tidak tahu, anggaran itu nanti masuknya melalui kementerian atau lembaga negara yang mana?" ujar Andreas, Rabu (10/6).
Mengingat nominal Rp5,4 juta per orang akan berdampak besar pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Andreas mendesak Ketua DEN untuk memberikan penjelasan secara rinci sebelum kebijakan ini disahkan.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Pemerintah diminta tidak berspekulasi tanpa dasar perhitungan yang jelas.
"Kalau Pak Luhut yang bicara, mesti tanya ke beliau. Anggarannya dari mana? Melalui kementerian atau lembaga negara yang mana? Karena jumlah Rp5,4 juta per orang itu jumlah yang sangat besar, lantas siapa saja yang berhak dapat? Apa kriterianya?" tegas Andreas.
Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan skema baru ini di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Luhut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana merombak total subsidi negara dari berbasis barang fisik menjadi bantuan tunai langsung.
Untuk meminimalkan risiko salah sasaran, pemerintah akan memanfaatkan teknologi AI yang terintegrasi dengan Digital Single ID. Dari akumulasi perhitungan teknologi tersebut, muncul angka Rp5,4 juta per penerima manfaat yang direncanakan meluncur pada akhir tahun depan. Namun, realisasi ini kini menghadapi tantangan besar dari sisi pengawasan anggaran di DPR.
