Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) untuk memberikan pembekalan kepada jajaran penanggung jawab anggaran seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan bendahara di lingkungan Kementerian Sosial.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area administrasi pemerintah yang rawan terhadap korupsi. Tolong belajar, pahami aturannya karena sangat dinamis, kata Mensos Risma di Gedung Aneka Bhakti Kemensos Jakarta, Kamis.

Pengadaan barang dan jasa bukan barang baru bagi Mensos Risma. Sebelum memimpin Kemensos, Risma telah merintis E-procurement saat masih menjadi ASN di Pemerintah Kota Surabaya.

Baca:Ke DPR,Risma: Rp412 M Diblokir Kemenkeu, Termasuk Bansos