Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo menyoroti pentingnya langkah konkret dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperluas basis pajak nasional.
Andreas menilai strategi yang selama ini dipaparkan cenderung bersifat repetitif dan belum menunjukkan hasil signifikan dalam meningkatkan cakupan wajib pajak baru.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan agar DJP tidak kembali mengulang pendekatan yang selama ini dikeluhkan publik, yakni “berburu di kebun binatang” atau hanya mengejar wajib pajak yang sudah patuh, tanpa memperluas basis secara menyeluruh.
“Itu para wajib pajak banyak yang sudah ketar-ketir, jangan sampai nanti upayanya berulang seperti sebelumnya, keluhan mereka mengenai ‘berburu di kebun binatang’ ini terjadi lagi,” kata Andreas dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).
Ia mendesak DJP untuk menunjukkan program-program spesifik yang dapat memperluas “kebun binatang” atau basis pajak secara nyata dan berkelanjutan. “Tolong sampaikan, memperluas ‘kebun binatangnya’ seperti apa sih? Program spesifik apa sehingga bisa diyakinkan kepada publik jangan berburu di ‘kebun binatang’ lagi, tapi ‘kebun binatangnya’ diperluas,” tegasnya.
Menurut data dari Kementerian Keuangan, dari sekitar 210 juta penduduk usia kerja di Indonesia, hanya sekitar 19 juta yang tercatat aktif membayar pajak pada 2023. Padahal, potensi wajib pajak di sektor informal; usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); serta ekonomi digital sangat besar namun belum sepenuhnya tergarap.
Baca: Ganjar Pastikan PDI Perjuangan Siap Upgrade Kurpol Perempuan
Sementara itu, tax ratio Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 8,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang masih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara-negara di kawasan ASEAN, yang umumnya berada di atas 14%.
Andreas menekankan perluasan basis pajak bukan hanya soal menambah jumlah wajib pajak, tetapi juga memperluas kesadaran dan keadilan dalam sistem perpajakan. Ia berharap DJP dapat menyampaikan kepada publik program-program reformasi yang konkret, terukur, dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
