Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah di sektor pangan, khususnya terkait penetapan harga gabah dan beras yang dinilainya tidak logis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi.

Kritik tersebut disampaikan Rokhmin dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/7/2025).

Kalau kita orang cerdas dan ikhlas, berarti ada something wrong cara-cara kita menangani, yaitu kita belum sampai pada akar masalahnya. Jadi, yang harus kita address antara Kementerian dengan Komisi IV, itu harusnya adalah akar masalah. Kenapa ini repetitive terjadi? kata Rokhmin.

Ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pertanian dalam mengungkap berbagai pelanggaran dalam tata niaga perberasan nasional. Namun menurutnya, langkah tersebut belum menyentuh persoalan mendasar yang menyebabkan persoalan serupa terus berulang dari tahun ke tahun.

Salah satu akar masalah yang disorot Rokhmin adalah kebijakan harga gabah yang dinilainya tidak masuk akal secara ekonomi. Ia menyebutkan kebijakan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menetapkan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk semua jenis mutu (any quality), sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) beras hanya dipatok Rp12.500 per kilogram. Padahal, konversi dari gabah ke beras hanya sekitar 50 persen.