Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah di sektor pangan, khususnya terkait penetapan harga gabah dan beras yang dinilainya tidak logis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi.
Kritik tersebut disampaikan Rokhmin dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/7/2025).
“Kalau kita orang cerdas dan ikhlas, berarti ada 'something wrong' cara-cara kita menangani, yaitu kita belum sampai pada akar masalahnya. Jadi, yang harus kita address antara Kementerian dengan Komisi IV, itu harusnya adalah akar masalah. Kenapa ini repetitive terjadi?” kata Rokhmin.
Ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pertanian dalam mengungkap berbagai pelanggaran dalam tata niaga perberasan nasional. Namun menurutnya, langkah tersebut belum menyentuh persoalan mendasar yang menyebabkan persoalan serupa terus berulang dari tahun ke tahun.
Salah satu akar masalah yang disorot Rokhmin adalah kebijakan harga gabah yang dinilainya tidak masuk akal secara ekonomi. Ia menyebutkan kebijakan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menetapkan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk semua jenis mutu (any quality), sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) beras hanya dipatok Rp12.500 per kilogram. Padahal, konversi dari gabah ke beras hanya sekitar 50 persen.
“Pak Menteri lebih tahu dari kami, konversi dari gabah kering panen ke beras kan rata-rata 50 persen. Jadi kalau menjual Rp13.000 per kg aja udah rugi itu,” ujarnya.
Dengan tegas, Rokhmin meminta agar ke depan pemerintah tidak lagi membuat kebijakan yang bertentangan dengan logika ekonomi.
“Tetapi next time jangan pernah lagi kita membuat policy pemerintah yang tidak sesuai dengan sunatullah ekonomi, Pak. Yang soal harga kering panen dengan HET itu, menurut saya aneh bin ajaib orang yang membuat policy semacam itu,” tegas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Rokhmin menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI periode saat ini merupakan komisi yang serius dan tulus dalam mengatasi persoalan pangan. Ia menyatakan bahwa Komisi IV tidak ingin lagi terjebak pada solusi permukaan atau pendekatan pencitraan yang tidak menyentuh substansi masalah.
“Jadi bukti bahwa kita usulkan, karena Komisi IV yang sekarang ini adalah komisi yang cerdas dan ikhlas. Nggak mau lagi meng-address masalah itu, Pak Menteri, dengan cara-cara pencitraan saja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rokhmin menyatakan keyakinannya bahwa Menteri Pertanian saat ini adalah sosok yang cerdas dan tulus. Oleh karena itu, ia mengajak untuk duduk bersama menyelesaikan masalah pangan nasional dari akar-akarnya.
“Sekali lagi, you are smart minister. Kita duduk bersama. Kita harus address akar masalahnya, Pak,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Rokhmin juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi rakyat yang masih terjebak dalam kemiskinan dan pengangguran tinggi. Ia menyebut, menurut data Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia mencapai 68 persen.
“Kasihan bangsa ini, Pak. Pengangguran membludak. Kemiskinan, kalau menurut Bank Dunia, mencapai 68 persen. Bapak orang kecil, saya orang kecil. Orang nelayan, Pak. Di lapangan itu rakyat benar-benar menderita,” tuturnya.
Ia pun mengingatkan, jika pemerintah bekerja hanya reaktif dan sekadar menyikapi isu setelah diliput media, maka seluruh pihak ikut menanggung dosa terhadap nasib rakyat.
“Kalau sekali lagi pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangat tai ayam setelah diliput TV, lalu selesai begitu saja, itu berdosa kita semua,” tegas Rokhmin.
Sebagai penutup, Rokhmin mengajak Kementerian Pertanian untuk menjalin kemitraan sejati dengan Komisi IV DPR RI. Ia menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keseriusan dalam membenahi sektor pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak.
“Kami sudah berazam (bertekad), sudah berniat. Komisi IV itu mitra sejati. Kementerian Pertanian bukan mitra basa-basi. Jadi kita harus berbicara jujur dan blak-blakan. Mari kita sudahi hal-hal yang sifatnya permukaan,” pungkasnya.
