Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, BKN, dan Kepala OIKN di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/11).

Ia menyoroti tiga isu utama: realisasi anggaran, kualitas digitalisasi layanan publik, serta kesiapan ASN untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam sesi yang ditujukan kepada Kemendagri, Romy mempertanyakan hambatan utama yang menyebabkan realisasi anggaran kementerian masih berada di bawah 70% menjelang akhir tahun. Ia menilai rendahnya serapan anggaran harus dijelaskan secara transparan, mengingat anggaran menjadi instrumen vital dalam mendukung kinerja pelayanan publik.

Romy juga mengkritisi peningkatan anggaran Program Nasional Berbasis Pelayanan (PNBP) yang dinilai tidak otomatis mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan. Ia menanyakan apakah kenaikan tersebut benar-benar diikuti dengan perbaikan layanan yang lebih akurat, lebih cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan pisau bermata dua, yang justru bisa menjadi masalah ketika teknologi tidak dikelola dengan baik. Kalau tidak benar-benar kita pegang teknologinya, maka error atau glitch akan terus terjadi, ucapnya.

Salah satu perhatian Romy adalah program pengelolaan sampah berbasis teknologi, termasuk waste-to-energy dan program waste management for sustainable urban development yang tercantum dalam rencana Kemendagri. Ia meminta penjelasan detail mengenai arah program tersebut dan kesesuaiannya dengan inisiatif nasional yang melibatkan badan usaha seperti Danantara, yang disebut-sebut tengah mengambil alih pengelolaan sampah di berbagai daerah. Romy menilai penting untuk memastikan sinkronisasi antarprogram agar tidak tumpang tindih dan tetap memberikan manfaat nyata bagi kota-kota metropolitan dan daerah.