Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba, menekankan perlunya peningkatan dukungan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran bagi Basarnas di Maluku Utara saat rapat bersama Basarnas.
Menurutnya, kondisi geografis kepulauan yang rawan bencana dan sulit dijangkau menuntut kesiapan yang lebih kuat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam situasi darurat.
“Dalam rapat dengan Basarnas, perlunya dukungan sumber daya (SDM, alat, dana) yang lebih besar bagi Basarnas di Maluku Utara, mengingat kepulauan di Maluku Utara yang rawan bencana dan wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Irine dikutip Selasa (10/2).
Irine menilai penguatan tersebut penting agar layanan penyelamatan dapat menjangkau masyarakat secara cepat dan optimal ketika terjadi bencana maupun keadaan darurat.
“Dengan dukungan sumber daya yang lebih baik, kebutuhan masyarakat Maluku Utara bisa lebih terlayani dalam situasi darurat,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kecepatan respons atau response time, khususnya pada masa golden hour yang sangat menentukan keberhasilan penyelamatan.
“Respon time and gold golden hour time. Pertanyaannya adalah, seringkali masyarakat itu menyoroti terkait keterlambatan informasi yang diterima basarnas sehingga menyebabkan hilangnya golden time 6 jam pertama dalam penyelamatanya,” paparnya.
Selain itu, Irine mempertanyakan sejauh mana pemanfaatan digitalisasi atau sistem informasi terpadu dalam meningkatkan kecepatan penanganan bencana di tahun 2026.
“Nah Pertanyaan saya adalah dengan digitalisasi atau ISA di 2026 Ini sejauh mana Pak? di Maluku Utara juga terdampak bencana di dua kabupaten yaitu Halmahera Barat dan Halmahera Utara sama-sama di Halmahera, tapi jaraknya sangat jauh,” tanyanya.
Menurutnya, kondisi geografis yang berjauhan antarwilayah menuntut dukungan sarana yang memadai agar kesiapan personel dapat berjalan optimal di lapangan.
“Dan ini saya melihat bagaimana ketanggapan dan kesigapan personel dari Basarnas Maluku Utara tidak didukung dengan unit yang juga mumpuni,” tegasnya.
Irine menambahkan, selama ini Basarnas menjadi garda terdepan karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam menjangkau wilayah-wilayah sulit.
“Sementara hanya tim Basarnas yang mampu masuk ke daerah-daerah sulit, Pemda, Pemprov tidak mampu dan kita semuanya bertumpuk pada kesiapan dan kesigapan dari teman-teman Basarnas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh wilayah terdampak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan secara cepat, sehingga dukungan fasilitas harus ditingkatkan.
“Bagaimana kita tahu rentang yang sangat jauh, kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih berhak mendapatkan bantuan. Semuanya berhak segera mungkin mendapatkan bantuan dan kita lihat fasilitas dan unit pendukung itu jauh dari mumpuni,” tanyanya.
Karena itu, Irine berharap adanya perhatian serius terhadap peningkatan fasilitas dan kesiapsiagaan Basarnas, terutama di wilayah rawan bencana.
“Jadi, harapan kami, terkait dengan potensi bencana yang juga selalu menghantui Provinsi Maluku Utara, ini adalah peningkatan fasilitas untuk Basarnas di Maluku Utara,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan kapasitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
“Dan kami juga berharap sekali, tentu penguatan juga terjadi di beberapa wilayah yang terkait ataupun rawan bencana khususnya di wilayah 3T,” pungkasnya.
