Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyatakan DPR menyetujui TNI menerima hibah kapal patroli dari Pemerintah Jepang senilai sekitar 1,9 miliar yen atau setara lebih dari Rp 200 miliar.
Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI yang digelar secara tertutup pada Selasa (10/2).
“Dari semua mekanisme, sudah terpenuhi dan semua fraksi setuju. Ya kalau bahasa sederhana, sederhananya kalau kita dibantu kita senang,” ujarnya dikutip Kamis (12/2).
Utut menjelaskan, setelah persetujuan di tingkat komisi, mekanisme berikutnya adalah pembahasan dan pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebelum hibah tersebut dapat direalisasikan dan dimanfaatkan.
“Mekanisme selanjutnya adalah di Paripurna. Nah, setelah itu baru barang biasanya menggelinding ke sini dan bisa digunakan,” imbuhnya.
Meski demikian, ia menegaskan DPR tetap memberikan perhatian agar hibah tersebut tidak bersifat mengikat maupun berdampak pada upaya negara asing untuk memengaruhi kebijakan Indonesia.
“Tetapi yang kita underline adalah jangan sampai bantuan ini mendikte. Jepang adalah sahabat lama kita,” jelas Utut.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, pengaturan teknis penggunaan kapal akan menjadi kewenangan kementerian terkait dan kemungkinan besar dialokasikan untuk TNI Angkatan Laut.
“Nanti tentu Kementerian yang mengatur, biasanya kalau kapal ya ke Angkatan Laut. Kurang lebih seperti itu dari saya. Makasih,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa hibah kapal tersebut merupakan bagian dari program Official Security Assistance (OSA) Pemerintah Jepang. Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya Indonesia juga telah menerima hibah dua kapal dari Jepang dengan nilai sekitar 1 miliar yen.
Dari aspek strategis, Donny menilai hibah kapal patroli tersebut penting bagi Indonesia mengingat luasnya wilayah perairan nasional serta berbagai potensi kerawanan yang harus diantisipasi. Secara operasional, kapal hibah itu dinilai memiliki kemampuan manuver yang baik dan sesuai dengan karakteristik perairan Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa hibah tersebut tidak membebani anggaran negara karena tidak menggunakan dana APBN. Selain itu, kerja sama ini dinilai akan semakin memperkuat hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang pertahanan.
“Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang, khususnya antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang,” ucap Donny.
Terkait jumlah kapal yang akan diterima, Donny menyebut nilai hibah 1,9 miliar yen tersebut setara dengan tiga hingga empat unit kapal patroli dengan spesifikasi panjang sekitar 14 meter, lebar 5 meter, serta kecepatan hingga 40 knot.
“Untuk jumlah kapal, jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese yen. Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara tiga atau empat kapal,” pungkasnya.
