Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur mekanisme pengembalian aset hasil penelusuran dan penyitaan secara langsung kepada korban penipuan.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang menjadi korban investasi bodong maupun penipuan perjalanan umrah dapat segera memperoleh kembali hak ekonominya.

Dan kita utamakan nanti ketika ada investasi bodong, penipuan dari umrah itu dimasukkan dan kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban, ujar Safaruddin, Selasa (10/11/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, selama ini korban penipuan kerap menghadapi persoalan meskipun pelaku telah menjalani proses hukum. Uang yang disetorkan korban sering kali tidak kunjung kembali, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian masyarakat.

Menurut Safaruddin, pembahasan RUU Perampasan Aset harus menjadi momentum untuk menghadirkan kepastian pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana kepada pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian, aset yang berhasil ditelusuri dan disita dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian para korban.