Jakarta, Gesuri.id Komisi XII DPR RI menegaskan agar BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan PT Pertamina (Persero) memperkuat evaluasi realokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berbasis data penyaluran aktual, bukan sekadar mengandalkan kuota tahunan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengakhiri ketimpangan pasokan dan antrean BBM yang masih melanda masyarakat di kawasan penghasil energi, khususnya di wilayah Kalimantan.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan jajaran Direksi PT Pertamina di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Saat rapat berlangsung, Sigit mencecar akurasi data prognosa dan penyaluran BBM bersubsidi yang dipaparkan BPH Migas, lantaran terdapat perbedaan signifikan dengan data penyaluran aktual di lapangan yang dihimpun dari pemerintah daerah di seluruh Kalimantan.
Ia menilai sistem pengalokasian dan pendistribusian saat ini belum mencerminkan rasa keadilan bagi wilayah yang menyuplai sumber daya alam nasional. Apalagi, ungkapnya, masyarakat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah, harus menanggung beban ganda akibat keterbatasan akses energi mendasar.
Berdasarkan pengamatannya, selain harus mengantre panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM, masyarakat setempat juga harus dihadapkan oleh gangguan pasokan listrik berkala serta ancaman musibah kebakaran hutan dan lahan. Sumber daya alam sudah diambil untuk menyalakan seluruh Indonesia, moso berkeadilannya tidak seberapa. Kalau pilihan dari subsidi jumlah yang diberikan kepada kuota di region Kalimantan, tidak seberapanya dengan pulau-pulau besar lain, ujar Sigit.