Jakarta, Gesuri.id – Anggota Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan dan Permodalan UMKM dan Ekraf Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia menilai pemerintah belum menjalankan fungsi utamanya secara maksimal dan terkesan hanya menjadi penonton di tengah kesulitan pembiayaan yang mendera pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam rapat tersebut, Putra menyayangkan sikap perwakilan Kemenperin yang dinilainya hanya menyampaikan usulan dan "curhat" tanpa memaparkan capaian konkret dari peran strategis mereka.
"Pemerintah itu punya anggaran, punya program, dan punya akses ke Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) serta kementerian lain. Dalam konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR), peran besar Kemenperin itu ada tiga: memfasilitasi, mengarahkan, dan mengakselerasi akses pembiayaan. Tadi paparan Saudara Dirjen tidak mendalam terkait apa yang sudah dilakukan untuk tiga peran itu," tegas Putra dalam RDP, Kamis 27/8 di Jakarta
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Putra menyoroti sangat rendahnya realisasi program Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Berdasarkan data yang dipaparkan, penerima KIPK pada tahun 2025 hanya berjumlah 6 debitur, dan di tahun 2026 hanya mencapai 34 debitur.
Politisi PDI Perjuangan ini menagih implementasi dari janji Kemenperin terkait penyediaan database IKM potensial, pendataan, pembinaan, hingga penyusunan sentra IKM. Ia bahkan menantang agar rapat Panja dibuat tertutup jika pihak kementerian merasa sungkan atau takut membeberkan hambatan nyata yang terjadi di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan lembaga perbankan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita Panja ini tidak main-main, bukan cuma formalitas laporan data. Kalau memang ada hal sensitif yang menghambat pencairan dana untuk IKM, silakan sampaikan. Pak Ketua bisa tutup rapat ini agar kita sama-sama bisa mencarikan jalan keluar, bukan cuma dengar data yang ternyata tidak bagus," cecarnya.
Selain Kemenperin, Putra juga melontarkan kritik kepada jajaran Deputi Kementerian Pariwisata. Ia mengaku sedih melihat ketimpangan data realisasi KUR di sektor pariwisata.
Pemerintah membanggakan serapan KUR yang menembus angka triliunan rupiah untuk subsektor akomodasi (21.000 debitur), makan-minum (70.000 debitur), dan cenderamata (17.000 debitur). Namun, sektor Jasa Perjalanan Wisata (Tour & Travel) yang notabene adalah ujung tombak pariwisata justru hanya mencatatkan 1.060 debitur dengan nilai pencairan hanya di angka miliaran rupiah.
"Saudara Deputi harus tahu, pengungkit (leverage) pariwisata itu ada di Jasa Perjalanan Wisata. Titik intervensinya ada di sana. Percuma kita sedia hotel dan makanan kalau tidak ada yang mendatangkan wisatawannya. Kalau indikator kredit jasa perjalanan wisata jauh di bawah yang lain, pariwisata kita akan muter-muter di situ saja, tertinggal dari negara tetangga," jelas Putra.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Lebih lanjut, Putra membongkar akar masalah tersendatnya kredit bagi pelaku jasa wisata, yakni adanya collateral bias (bias agunan) dari pihak perbankan. Bank, menurutnya, kerap kaku dan hanya mau mencairkan kredit jika ada jaminan aset fisik, sementara pelaku desa wisata atau agen perjalanan seringkali tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan.
Terkait hal ini, Putra mendesak Kemenpar untuk turun langsung ke lapangan membela pelaku usaha dan tidak sekadar bekerja dari balik meja. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan pengusaha kecil berhadapan sendiri dengan tembok tebal birokrasi perbankan.
"Jangan benturkan pengusaha jasa wisata dengan perbankan lalu pemerintah cuma mantuk-mantuk, nonton dari Jakarta. Tidak bisa! Pemerintah harus masuk dan hadir fisik di sana mengawal rakyat agar mendapat akses kredit. Masalahnya bukan di pengusahanya, tapi di bank yang cuma melihat aset fisik. Harapan kita, pemerintah itu benar-benar hadir," tutup Putra Nababan.
