Jakarta, Gesuri.id - ​Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengoptimalkan fungsi pengawasannya guna menyikapi fakta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

​Ganjar menilai parlemen memiliki kewenangan serta instrumen politik yang memadai untuk meminta klarifikasi dari instansi teknis terkait.

Baca:Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur

​DPR bisa menggunakan hak pengawasannya. Ada banyak cara, salah satunya dengan memanggil mitra kerja. Yang penting ada kemauan DPR untuk meluruskan aturan, ujar Ganjar kepada awak media, Rabu (7/10).

​Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menegaskan bahwa keterlibatannya dalam ranah sengketa hukum Pemilu telah selesai seiring tuntasnya proses di MK beberapa waktu lalu. Namun, untuk menjaga tatanan aturan, dorongan kini berada di tangan legislatif.