Suyarno Tegaskan Birokrasi Tak Boleh Renggut Nyawa

Suyarno mendesak pihak klinik untuk bertanggung jawab penuh, baik secara etika maupun hukum. 
Sabtu, 30 Agustus 2025 07:58 WIB Jurnalis - Heru Guntoro

Sidoarjo, Gesuri.id - Saat duka menyelimuti keluarga Hanania Fatin Majida, balita mungil berusia 2 tahun 10 bulan, kasus kematiannya justru memicu gelombang kemarahan publik. Tragedi yang menimpa warga Dusun Candi Pari, Porong, Sidoarjo ini bukan sekadar kehilangan biasa. Kematian Hanania, yang diduga kuat akibat penolakan penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan keterlambatan penanganan medis, kini menjadi sorotan tajam, mengungkap borok di balik sistem pelayanan kesehatan.

Keluarga Hanania, yang berjuang keras agar nyawa putrinya selamat, harus menelan pil pahit saat perjuangan mereka berbenturan dengan tembok birokrasi dan administrasi yang kaku. Peristiwa ini menggugah banyak pihak, termasuk wakil rakyat, untuk menuntut pertanggungjawaban dan perubahan mendasar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Suyarno menyatakan nyawa manusia tidak seharusnya dipertaruhkan hanya karena urusan birokrasi yang berbelit. Suyarno mengecam keras hambatan yang dihadapi keluarga Hanania, di mana penanganan medis yang seharusnya segera dilakukan justru terhalang oleh masalah administrasi.

Baca:GanjarNilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan

Jangan sampai ada lagi korban meninggal karena terlambatnya penanganan medis akibat administrasi. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, ujar Suyarno. Baginya, tragedi ini adalah cerminan kegagalan sistem yang seharusnya melindungi, bukan mempersulit rakyat.

Baca juga :