​Jakarta, Gesuri.id Rencana pelibatan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam masa orientasi program Sekolah Rakyat pada 17 Agustus 2026 mendatang menuai sorotan tajam.

Kebijakan ini dinilai perlu dievaluasi agar tidak mengaburkan batasan antara ranah sipil dan militer dalam dunia pendidikan.

​Sorotan tersebut salah satunya datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana. Ia menegaskan, meski penguatan karakter peserta didik sangat penting, penyelenggaraan pendidikan nasional harus tetap berada pada koridor pedagogis yang humanis dan inklusif.

Baca:

​Sebagai program afirmasi yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan memberikan akses bagi kelompok masyarakat rentan, Sekolah Rakyat dinilai memiliki karakteristik khusus.