Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyoroti tren penurunan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) yang terjadi hampir setiap tahun.
Di tengah tekanan ekonomi nasional, legislator asal Dapil Bali ini mendesak pemerintah untuk bersikap jujur dan realistis kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan negara.
Kritik dan masukan tersebut disampaikan Kariyasa dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
“Masyarakat sudah jenuh. Kita tahu perekonomian sedang mengalami tekanan yang besar. Jangan sampai kepercayaan masyarakat dan DPR hilang karena program yang dijanjikan sulit direalisasikan. Yang penting adalah menyampaikan kondisi riil kepada publik secara terbuka,” tegas Kariyasa.
Kariyasa mengungkapkan kekhawatiran mendalamnya terhadap penciutan anggaran Kemenag, khususnya pada Pos Direktorat Jenderal dan sektor pendidikan keagamaan. Menurutnya, pemangkasan ini berpotensi besar menghambat berbagai program strategis peningkatan kualitas SDM.
Meski demikian, ia mengapresiasi respons cepat Menteri Agama yang langsung berkoordinasi dengan pimpinan DPR demi memperjuangkan keberlanjutan insentif tunjangan bagi guru agama.
Selain masalah internal Kemenag, Kariyasa juga memperingatkan dampak sistemis dari regulasi pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen bagi pemerintah daerah yang akan berlaku pada tahun 2027.
“Banyak pemerintah daerah yang berpotensi kesulitan memenuhi ketentuan tersebut. Kita harus siapkan langkah mitigasi agar tidak berdampak buruk pada keberlangsungan tenaga PPPK dan guru non-ASN,” tulis Kariyasa melalui akun Instagram resminya, @kariyasa_dprri.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Guna menyiasati keterbatasan anggaran, Kariyasa mendorong Kemenag untuk melakukan lompatan inovasi, salah satunya dengan merombak paradigma kurikulum pendidikan agama.
Ia menilai, lulusan pendidikan keagamaan harus dibekali kemampuan yang adaptif terhadap perubahan demografi global dan kebutuhan dunia kerja internasional. Kariyasa melihat ada peluang besar yang belum tergarap optimal di pasar kerja luar negeri.
“Saat ini ada peningkatan peluang kerja di beberapa negara seperti Rusia, Polandia, dan Jepang yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Keterbatasan anggaran Kemenag harus diimbangi dengan kebijakan inovatif agar lulusan kita memiliki daya saing global,” pungkasnya.
