Jakarta, Gesuri.id - Sorotan tajam datang dari DPR RI terhadap penggunaan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kali ini, perhatian tertuju pada program pendidikan pengawasan pemilu yang dinilai belum menunjukkan dampak nyata meski menelan biaya besar setiap tahun.

Kritik tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu, dalam rapat kerja bersama Bawaslu. Ia menilai pola penganggaran lembaga pengawas pemilu itu cenderung berulang tanpa evaluasi mendalam.

Bob Andika menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp14,5 miliar untuk program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu. Menurutnya, nominal sebesar itu seharusnya mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di internal Bawaslu secara signifikan.

Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan pelanggaran pemilu masih terus terjadi dari waktu ke waktu. Gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pun disebut semakin meningkat.

Setiap tahun kita lihat selalu ada pelanggaran. Bahkan, tuntutan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga semakin banyak. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah anggaran yang selama ini digunakan benar-benar efektif atau justru sia-sia, ujar Bob Andika, dikutip dari Youtube @DPR RI, Jumat (2/1/2026).