​Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menilai capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama 15 tahun berturut-turut belum otomatis mencerminkan kualitas tata kelola fiskal yang ideal.

​Kritik tersebut disampaikan Harris dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia mempertanyakan sejauh mana kepatuhan administrasi tersebut mampu berdampak nyata terhadap pembangunan nasional.

​Ini menarik bahwa Kementerian Keuangan melaporkan sudah 15 tahun berturut-turut mendapatkan WTP. Berarti boleh disimpulkan secara administrasi patuh. Tetapi pertanyaannya, apakah tata kelola yang patuh administrasi ini mampu menghasilkan kualitas kebijakan fiskal dan dampak pembangunan yang baik? ujar Harris.

Baca:Inilah Profil dan BiodataGanjarPranowo

​Harris membeberkan sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai merah. Di antaranya, realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89,05% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri, hingga belanja modal yang anjlok hampir 48%.