Jakarta, Gesuri.id – Fenomena merosotnya jumlah peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai daerah mendapat sorotan tajam dari Senayan.
Anggota Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mendesak pemerintah untuk segera melakukan analisis berbasis data komprehensif guna memetakan akar persoalan tersebut.
Menurut Esti, salah satu faktor utama penurunan jumlah siswa ini adalah pergeseran demografi berupa penurunan angka kelahiran. Pasangan muda saat ini cenderung memilih untuk membatasi jumlah anak atau menunda memiliki keturunan, yang dalam beberapa tahun terakhir secara signifikan mengubah struktur pertumbuhan penduduk.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Namun, Esti mengingatkan bahwa faktor penyebab tidak tunggal. Meningkatnya minat masyarakat terhadap sekolah berbasis keagamaan serta hadirnya berbagai program sekolah baru turut mendistorsi distribusi siswa.
“Kehadiran program baru seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Unggul Garuda berpotensi memengaruhi distribusi peserta didik di sekolah yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional,” ujar Esti di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7).
Menyikapi tren ini, Esti menegaskan bahwa ke depan pemerintah tidak boleh sembarangan membuka satuan pendidikan baru. Setiap kebijakan pembangunan sekolah harus didahului oleh kajian mendalam dan pemetaan wilayah secara menyeluruh.
Pemerintah daerah wajib menghitung dampak instan terhadap sekolah-sekolah eksis di sekitarnya, termasuk kalkulasi kebutuhan tenaga pendidik. Esti mencontohkan kasus nyata yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Jika ditempatkan di suatu daerah, lokasi sekolah baru harus dipetakan agar terlihat perpindahan murid yang mungkin terjadi. Kebutuhan guru dan tenaga pendidik juga harus dihitung matang. Seperti yang terjadi di Kulon Progo, DIY, yang disebut kekurangan guru untuk Sekolah Rakyat. Ini harus dihitung secara matang," tegasnya
Sebagai langkah alternatif, Komisi X DPR RI tengah mempertimbangkan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) bagi SDN yang kekurangan murid secara ekstrem.
Esti mengakui bahwa kebijakan ini sensitif dan tidak selalu mudah diterima oleh masyarakat setempat. Namun, langkah ini rasional demi efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya pendidikan.
Kendati demikian, Esti memberikan catatan keras agar kebijakan regrouping tidak dipukul rata, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Kebijakan regrouping harus tetap memperhatikan kondisi daerah 3T yang aksesnya sulit dan jumlah siswanya terbatas. Pemerintah harus jeli menentukan apakah sekolah di wilayah itu dipertahankan atau diintegrasikan dengan kebijakan lain.
Semua harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kondisi jumlah siswa yang tersedia," kata Esti.
Konteks Nasional dan Respons Kemendikdasmen
Pandangan Esti tersebut sejalan dengan atensi Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang meminta pemerintah mengevaluasi apakah krisis murid ini merupakan gejala nasional atau sekadar kasus kasuistis di daerah tertentu. Puan mendorong pembuatan peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan yang memproyeksikan data penduduk hingga 10 tahun ke depan.
