Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPP PDI Perjuangan, Candra Irawan, menyoroti ketimpangan kewenangan serta kelemahan struktural Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran pada pemilihan umum (pemilu) nasional maupun di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Jadi kita punya lembaga pengawas, jadi sistem penyelenggara pemilu di Indonesia itu mungkin yang paling unik di dunia. Ada penyelenggara yaitu KPU, orang nggak percaya KPU kemudian dibuatkanlah Bawaslu, orang nggak percaya Bawaslu dan KPU dibuatkanlah DKPP. DKPP itu adalah kehormatan penyelenggara pemilu, kata Candra saat diwawancarai oleh Tim Gesuri.id di sela-sela acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).
Candra menilai, meski Bawaslu terus mengalami penguatan kewenangan dari waktu ke waktu hingga mampu mendiskualifikasi pasangan calon secara administratif pada pilkada, kinerja lembaga tersebut justru dinilai tidak bertaji saat menghadapi Pemilu 2024.
Baca:Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi