Jakarta, Gesuri.id - Aktivis demokrasi sekaligus pengamat politik, Engelbert Johanes Rohi atau yang akrab disapa Jojo Rohi, menilai regulasi pemilihan umum (pemilu) perlu memberikan porsi pengaturan dan perlindungan yang lebih besar terhadap pemilih.
Menurutnya, selama ini aturan pemilu lebih banyak mengatur peserta dan penyelenggara, sementara hak-hak pemilih belum mendapatkan perhatian yang berimbang.
"Di dalam pemilu itu ada tiga stakeholder terutama ya, peserta, penyelenggara, pemilih. Nah peserta sudah diatur, penyelenggara sudah diatur. Nah pemilih kan sebenarnya kurang begitu mendapat porsi aturan yang berimbang seperti undang-undang mengatur penyelenggara, undang-undang mengatur peserta gitu ya," ujar Jojo Rohi.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai tim Gesuri.id seusai acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Jojo menegaskan, pemilih sejatinya merupakan pihak paling utama dalam proses demokrasi elektoral. Sebab, peserta maupun penyelenggara pemilu pada dasarnya juga merupakan warga negara yang memiliki status sebagai pemilih.
Dengan demikian, pemilih memiliki kedudukan strategis karena merekalah yang menentukan siapa yang memperoleh mandat untuk menduduki jabatan kekuasaan melalui pemilu.
"Nah padahal tuan besar dari pemilu itu adalah pemilih. Peserta itu di dalam dirinya kan melekat status sebagai pemilih, penyelenggara juga. Penyelenggara itu di dalam dirinya melekat status sebagai pemilih juga kan," tuturnya.
Ia menjelaskan, legitimasi kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat publik bersumber dari keputusan rakyat melalui hak pilih. Karena itu, perlindungan terhadap hak pemilih harus menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan regulasi pemilu.
"Anda duduk di kursi kekuasaan itu, itu kan dari legitimasinya dari saya sebagai pemilih. Makanya karena itu maka peran pemilih itu juga harus mendapatkan porsi yang besar di dalam regulasi pemilu. Misalnya regulasi yang mengatur soal hak pilih, hak untuk memilih," tegasnya.
Lebih lanjut, Jojo mengungkapkan terdapat tiga persoalan klasik terkait hak pilih yang terus berulang dari satu penyelenggaraan pemilu ke pemilu berikutnya, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pertama, adanya warga yang sebenarnya tidak memiliki hak pilih, tetapi justru dapat menggunakan hak pilihnya. Kedua, warga yang secara hukum berhak memilih, tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Ketiga, persoalan pemilih ganda.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pilih masih membutuhkan perhatian serius. Regulasi pemilu harus mampu memastikan setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak konstitusionalnya, sekaligus mencegah penyalahgunaan hak pilih.
"Jadi hak pilih itu kan problemnya dari pemilu ke pemilu, dari pilih kada ke pilih kada itu cuma tiga saja problem pemilih itu. Pertama orang yang nggak berhak tapi dia bisa milih. Kedua orang yang berhak tapi dia nggak bisa milih. Yang ketiga pemilih ganda," ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong agar pengaturan mengenai pemilih mendapatkan porsi yang setara dengan ketentuan yang mengatur peserta dan penyelenggara pemilu. Baginya, seluruh konsep kepemiluan dan demokrasi pada akhirnya harus bermuara pada perlindungan hak konstitusional warga negara.
"Jadi karena itu maka semua konsep kepemiluan dan demokrasi itu tujuannya adalah bagaimana kemudian negara mampu melindungi hak konstitusi warga negara, yaitu pemilih. Nah itu yang penting bagaimana kemudian pemilih juga harus lebih mendapatkan porsi yang berimbang regulasinya dengan regulasi yang mengatur soal peserta dan penyelenggara," jelasnya.
Selain penguatan regulasi, Jojo juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis karena proses tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan hak konstitusional mereka.
Ia menilai masyarakat sipil tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam setiap tahapan pemilu. Publik memiliki ruang untuk berpartisipasi, mulai dari memantau hingga mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.
"Nah apa kemudian peran masyarakat sipil, saya sebagai pemilih saya berhak untuk memastikan bahwa proses pemilu itu berjalan dengan baik. Kenapa? Karena disitu juga saya melaksanakan hak konstitusi saya sebagai warga negara dan saya punya hak untuk memastikan bahwa hak konstitusi yang sudah saya laksanakan itu tidak sia-sia. Karena itu maka masyarakat sipil punya peran yang signifikan dan strategis untuk mereka juga bisa terlibat di dalam proses-proses pemilu. Misalnya ikut memantau, ikut mengawasi," paparnya.

Jojo yang telah aktif dalam pemantauan pemilu sejak 1997 itu juga menceritakan sejarah pembentukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia. Ia menyebut KIPP dibentuk pada tahun tersebut sebagai organisasi pemantau pemilu independen pertama dan tertua di Indonesia.
Menurutnya, kehadiran pemantau pemilu merupakan wujud kesadaran warga negara untuk mengorganisasi diri secara mandiri agar dapat terlibat langsung dalam proses demokrasi elektoral.
"Kalau saya kan memantau pemilu kan sejak pemilu 1997. Pemilu 1997 itu kita bentuk Komite Independen Pemantau Pemilu dan itu pemantau pemilu tertua dan pertama di Indonesia," ungkapnya.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat sipil tidak harus selalu dilakukan melalui organisasi pemantau pemilu. Warga negara juga dapat mengambil bagian dalam mengawasi proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) hingga memantau tahapan penghitungan suara.
"Itu peran yang menurut saya bisa diambil oleh publik. Dan bukan cuma jadi pemantau sebenarnya publik juga bisa misalnya memantau proses penghitungan, memantau proses di TPS itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Itu mungkin yang bisa dilakukan minimal oleh warga negara yang peduli terhadap proses demokratisasi," pungkasnya.
Jojo berharap, pembahasan RUU Pemilu dapat menjadi momentum untuk memperkuat posisi pemilih dalam sistem kepemiluan nasional. Dengan regulasi yang lebih berimbang dan keterlibatan aktif masyarakat sipil, pemilu diharapkan tidak sekadar menjadi mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana nyata untuk menjamin kedaulatan rakyat dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara.

















































































