Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPP PDI Perjuangan, Candra Irawan, menegaskan pentingnya kepastian hukum serta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), sekaligus menawarkan tiga pilar pengawasan teknologi dalam usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
"Nah, kita bicara teknologi. Sebetulnya, kita ingin memastikan kepada KPU, teknologi ini itu mau digunakan sebagai alat bantu atau digunakan sebagai hal yang menentukan hasil penyelenggaran pemilu. Selama ini kita abu-abu, bahkan KPU sendiri itu sembunyi-sembunyi, dia bilang alat bantu. Tetapi, justru itu menentukan hasil. Tadi teman-teman melihat yang disampaikan oleh Narasumber tadi, jadi ada proses manipulasi yang terjadi di dalam sirekap. Oke, sirekap itu adalah alat bantu," kata Candra saat diwawancarai oleh Tim Gesuri.id di sela-sela acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).
Candra menekankan bahwa status teknologi sebagai alat bantu tidak boleh dijadikan alasan bagi KPU untuk lepas tanggung jawab atas data yang sudah dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk membangun kepercayaan publik dan peserta pemilu, ia mendorong agar penggunaan teknologi tersebut diatur secara tegas dalam undang-undang.
Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

"Tetapi, walaupun sirekap itu sebagai alat bantu, ketika itu hasil itu dipublikasikan melalui sirekap, KPU tidak boleh cuci tangan bahwa itu adalah alat bantu. KPU harus bertanggung jawab bahwa hasil sirekap itu harus dapat dipertanggung jawabkan. Nah, dengan adanya ini, kita mau pastikan, oke kalau kita mau gunakan teknologi ini sebagai bagian dari penyelenggaran pemilu, ayo kita gunakan, kita atur di undang-undang, jenis climate-nya kita perkuat, sehingga semua pihak bisa mengatur," ujarnya.
"Ketika teknologi itu diangkat menjadi norma undang-undang, maka kita akan clear, semua mata akan tertuju ke sana, hasil dari pemilu yang menggunakan teknologi itu sudah memiliki kekuatan hukum. Tetapi, ayo kita atur bersama-sama, karena tantangan menggunakan teknologi itu adalah kepercayaan. Trust dari semua pihak, terutama dari peserta pemilu. Maka PDI Perjuangan, yang melalui usulan-usulan RUU Pemilu itu, kita menawarkan 3 pilar untuk pengawasan teknologi sistem pemilu," lanjut Candra.
Ia memaparkan bahwa pilar pertama adalah penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar memiliki akses penuh terhadap sistem aplikasi pemilu sehingga tidak lagi beralasan tidak memiliki akses saat bersaksi di persidangan.
"Yang pertama adalah Bawaslu, oke Bawaslu kita kasih penguatan, karena dia adalah lembaga pengawas, dia berhak untuk ikut mengawasi apa isi dari teknologi itu. Tadi disebutkan ada kode sumber, ada jejak audit, ada riwayat perubahan, itu Bawaslu harus ikut mengawasi dan akses terhadap aplikasi itu," jelasnya.
"Sehingga tidak ada lagi cerita di Mahkamah Konstitusi kemarin ketika ditanya hakim MK, Bawaslu kamu ikut mengawasi gak silon ijasahnya wapres, wah yang mulia saya gak punya akses. Ketika kita atur Bawaslu punya wewenang untuk masuk akses, Bawaslu lagi tidak punya alasan untuk bicara seperti itu," tambahnya.
Selanjutnya, pilar kedua menyasar transparansi bagi peserta pemilu. Menurut Candra, KPU wajib membuka kode sumber (source code) aplikasi jauh hari sebelum pemungutan suara untuk memastikan tidak ada algoritma kecurangan.

Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
"Kedua adalah peserta pemilu. Selama ini peserta pemilu itu adalah korban atas penggunaan teknologi yang tidak transparan dari KPU. Kita ingin kalau undang-undang ini menggunakan teknologi informasi, kalau KPU mau menggunakan teknologi informasi, maka tadi yang disampaikan oleh Narasumber, KPU wajib untuk membuka kode sumber. Kode sumber itu adalah gambaran dari program ya, algoritma yang mau dia proses itu, itu minimal 12 bulan sebelum aplikasi itu digunakan," ungkap Candra.
"Tadi Narsumber memberi masukan pada kami, kami kan mengusulkan 3-6 bulan, tapi gak cukup kata Narasumber 12 bulan sebelum aplikasi itu digunakan. Nah setelah itu baru kita kemudian bisa mendapatkan kode sumber, dan kita bisa memastikan bahwa kode sumber itu clear, tidak ada algoritma yang membuat hasil pemilu itu menjadi curang, kan gitu," sambungnya.
Adapun pilar ketiga, imbuh Candra, melibatkan pengujian keamanan aplikasi oleh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi sebelum sistem tersebut resmi digunakan.
"Nah yang ketiga ya, pilar ketiga, kita pastikan aplikasi yang akan digunakan oleh KPU itu adalah diuji oleh masyarakat. Tentu saja masyarakat yang memahami teknologi informasi gitu ya, diuji sehingga ketika hasil pengujian ini ya dipastikan orang, bagaimana mengujinya? Bisa menerobos segala macam banyak cara menguji sehingga orang yakin oh aplikasi teknologinya KPU, fom, diterobos, gak bisa, kan gitu kan. Nah itu 3 pilar itu yang mau kita pastikan sebelum KPU menggunakan teknologi informasi gitu," pungkasnya.

















































































