Jakarta, Gesuri.id - Aktivis demokrasi sekaligus pengamat politik, Engelbert Johanes Rohi atau yang akrab disapa Jojo Rohi, menyoroti pentingnya kesesuaian antara besarnya anggaran penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan.
Menurut Jojo Rohi, anggaran pemilu yang dialokasikan negara tidak boleh hanya dilihat dari sisi besarnya biaya penyelenggaraan. Lebih dari itu, penggunaan anggaran tersebut harus mampu memberikan makna dan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi di Indonesia.
"Jadi persoalan anggaran pemilu kan sebenarnya itu sudah diatur, disepakati juga dengan Menteri Keuangan sebenarnya berapa anggaran pemilu dan total anggaran pemilu itu kemudian berapa untuk KPU, berapa untuk Bawaslu, berapa untuk DKPT, itu kan sudah-sudah diatur oleh Menteri Keuangan," ujar Jojo Rohi.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai tim Gesuri.id seusai acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia mengatakan, dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemilu, masyarakat juga perlu melihat sejauh mana anggaran tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas demokrasi.
Menurutnya, ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab, yakni apakah besarnya biaya penyelenggaraan pemilu benar-benar menghasilkan demokrasi yang semakin berkualitas atau justru sebaliknya.
"Hanya kemudian memang anggaran pemilu yang sedemikian besar itu harus juga negara kan sudah ngeluarin duit banyak, artinya dengan duit banyak itu apakah pemilu kita itu punya makna untuk demokrasi kita. Artinya sebanding nggak dengan anggaran yang sedemikian besar dengan pemaknaan demokrasi yang kita punya," tuturnya.
Jojo Rohi menegaskan, besarnya anggaran pemilu semestinya berjalan beriringan dengan penguatan substansi demokrasi. Jangan sampai negara telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar, tetapi kualitas demokrasi justru mengalami kemunduran.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena keberhasilan pemilu tidak semestinya hanya diukur dari terlaksananya seluruh tahapan dan proses pemungutan suara. Aspek substantif demokrasi, termasuk kualitas penyelenggaraan dan makna demokrasi yang dihasilkan, juga harus menjadi ukuran utama.
"Artinya itu harus berjalan dengan linier, duit gede tapi kalau demokrasinya turun, substansi demokrasinya turun itu juga sepertinya pemilu terlaksana tetapi secara substantif demokrasinya turun itu juga kalau orang Jawa bilang eman-eman gitu ya uangnya sudah begitu besar tetapi kemudian pemaknaan demokrasinya justru turun," pungkasnya.
Karena itu, Jojo Rohi mengingatkan agar pembahasan anggaran pemilu tidak berhenti pada persoalan alokasi dan besaran dana bagi masing-masing lembaga penyelenggara. Penggunaan anggaran tersebut juga harus berorientasi pada terciptanya pemilu yang berkualitas serta penguatan demokrasi secara substantif.
Dengan demikian, besarnya uang negara yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemilu benar-benar sebanding dengan manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan demokrasi Indonesia.

















































































