Jakarta, Gesuri.id - Aktivis demokrasi sekaligus pengamat politik, Engelbert Johannes Rohi atau yang akrab disapa Jojo Rohi, menilai kualitas dan integritas Pemilu 2024 mengalami penurunan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena integritas pemilu merupakan salah satu indikator utama kualitas demokrasi. Jika kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu melemah, legitimasi pemerintahan yang dihasilkan juga berpotensi ikut tergerus.
“Jadi kalau kualitas pemilu, integritas pemilu itu diragukan maka kualitas demokrasi juga otomatis akan mengecil,” ujar Jojo Rohi saat diwawancarai tim Gesuri.id setelah acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Tokoh penting di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia itu mengatakan, berdasarkan pengamatannya terhadap penyelenggaraan pemilu di sejumlah negara Asia, khususnya Asia Tenggara, Indonesia sebenarnya pernah memiliki perkembangan demokrasi yang relatif lebih maju dibandingkan negara-negara lain di kawasan tersebut.
Namun, menurut Jojo, kondisi itu mulai mengalami kemunduran sejak penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia menilai penurunan kualitas dan integritas pemilu menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi agar kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dapat dipulihkan.
“Jadi pengalaman di negara-negara Asia Tenggara, kawasan Asia dan Asia Tenggara menurut pengalaman saya observasi di banyak negara terutama di kawasan Asia, Indonesia sebenarnya relatif agak lebih advance awalnya tetapi kemudian sejak tahun kemarin 2024 itu agak menurun kualitas dan integritas pemilunya,” ungkapnya.

Jojo menilai, berbagai forum diskusi dan kajian yang diselenggarakan PDI Perjuangan, termasuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu, merupakan langkah positif untuk mendorong perbaikan sistem kepemiluan. Menurutnya, pembenahan demokrasi harus dimulai dengan mengembalikan integritas pemilu sekaligus membangun kembali kepercayaan publik.
“Karena itu maka upaya yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan untuk mengadakan forum-forum seperti ini saya pikir itu juga salah satu upaya untuk menaikkan kembali integritas pemilu kita karena akar persoalan pemilu dan demokrasi kita itu adalah soal public trust, soal kepercayaan publik. Mengapa kepercayaan itu penting? Karena itu sumber legitimasi. Jadi legitimasi sebuah pemerintahan itu akarnya dari trust,” jelasnya.
Lebih jauh, Jojo mengingatkan bahwa kepercayaan publik bukan sekadar persoalan persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Kepercayaan tersebut menjadi fondasi utama legitimasi pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi.
Ketika kepercayaan masyarakat melemah, legitimasi pemerintahan juga akan ikut terpengaruh. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik karena pemerintahan akan lebih rentan menghadapi tekanan dan gangguan.
“Jadi kalau trustnya berkurang maka legitimasinya juga berkurang. Apa dampaknya kalau legitimasi berkurang? Dampaknya adalah pemerintahan jadi tidak stabil. Karena legitimasi kecil maka dia potensi untuk diganggu, digoyang itu besar,” tegasnya.
Jojo menjelaskan, pemerintahan yang memiliki legitimasi lemah berpotensi menghabiskan energi untuk mempertahankan kekuasaan dari berbagai tekanan politik. Akibatnya, konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dapat terganggu.
“Kalau potensi sebuah pemerintahan itu diganggu, digoyang itu besar potensinya maka dia selama 5 tahun itu hanya repot untuk pegangin kursinya aja supaya tidak digoyang. Itu artinya ada efek dampak yang panjang sebenarnya dari hanya sekedar awalnya pemilu tetapi efek pemilu itu kan menghasilkan pemerintahan. Jadi efeknya akan bagaimana nanti pemerintahan itu stabil atau tidak. Itu berangkat dari pemilu yang berintegritas,” pungkasnya.
Menurut Jojo, persoalan integritas pemilu dengan demikian tidak boleh dipandang sebatas urusan teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Lebih dari itu, kualitas pemilu menentukan kuat atau lemahnya legitimasi pemerintahan serta stabilitas demokrasi dalam lima tahun ke depan.

















































































