Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPP PDI Perjuangan, Candra Irawan, menyoroti dua modus kecurangan utama pada Pemilu 2024 yang dinilai tidak pernah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).
"Modus kecurangan yang paling hebat ya, itu tidak pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Kami juga kaget, adalah kecurangan dilakukan oleh negara. Apa itu? Kecurangan penyalahgunaan sumber dari negara, jadi penyalahgunaan bansos-bansos ya, perlinsos itu digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral pemenangan salah satu calon," ujar Candra Irawan saat diwawancarai oleh Tim Gesuri.id.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur

Ia mengaku pihaknya tidak pernah membayangkan praktik penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar untuk kepentingan elektoral salah satu pasangan calon dapat terjadi pada kontestasi demokrasi nasional.
"Kita nggak pernah membayangkan saat pemilu 2000, sebelum 2024 ini terjadi dan ini baru pertama kali di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, anggaran negara yang 400T itu digunakan untuk kepentingan dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon. Itu kecurangan yang paling hebat," kata Candra.
Selain penyalahgunaan fasilitas negara, Candra mengungkapkan adanya modus kecurangan kedua yang bersifat administratif pada proses rekapitulasi penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kedua adalah kecurangan administratif ya, kita juga sering mengikuti, kemarin Bu Risma memberikan contoh sangat jelas ya, ada C plano, C plano itu C hasil yang ditempel di TPS-TPS itu, itu seharusnya otentik," jelasnya.
Menurut Candra, dokumen formulir C hasil yang seharusnya menjadi bukti otentik perolehan suara rakyat justru mengalami perubahan fisik melalui penggunaan cairan koreksi (tipe-x) hingga pengubahan angka.
Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

"Seharusnya hasil dari perolehan suara rakyat gitu ya, yang dihitung oleh petugas. Namun dari gambar yang disampaikan Bu Risma, ada coretan-coretan yang bahkan bukan coretan, tip X-tip X gitu ya, kemudian perubahan angka dari angka 0 dibaca 7 dan segala macam gitu kan, tadi juga ada narasumber yang menyampaikan seperti itu. Dan itu terjadi, manipulasi hasil suara itu bukan lagi terjadi di bilik ya, bukan di bilik suaranya, tapi manipulasinya di kertas hasilnya," ungkap Candra.
Ia menambahkan bahwa berbagai temuan manipulasi perolehan suara tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan DIM RUU Pemilu agar dapat diantisipasi pada penyelenggaraan pemilihan mendatang.
"Jadi kita punya suara 100, tapi kemudian hasilnya dikorupsi menjadi 10 dan itu terjadi. Jadi praktek-praktek semacam itu bukan hal yang aneh di pemilu 2024 kita kemarin mengalami dan tujuan kita salah satunya adalah kita mengeksplorasi sekian modus pecurangan itu sehingga ini bisa kita antisipasi dan tidak terjadi lagi di pemilihan yang akan datang," pungkasnya.

















































































