Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, mengritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut terkait perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi warga miskin. Yudha menilai masih terdapat persoalan dalam pelayanan publik, khususnya akses kesehatan bagi masyarakat kelompok rentan.

Masyarakat kecil yang tidak berdaya, yang dalam kondisi penyakit kronis dan seharusnya segera ditangani, tidak memiliki BPJS PBI. Mau daftar lewat Polinda saja ditutup karena alokasi anggaran yang tidak ada, ujar Yudha, dikutip Kamis (24/9/2026).

Kritik tersebut disampaikan Yudha dalam diskusi di grup WhatsApp Ruang Rakyat Garut (RRG). Ia menilai pemerintah daerah perlu mengedepankan penanganan konkret terhadap persoalan warga miskin dibandingkan membangun narasi keberhasilan.

Yudha menyampaikan kritik tersebut saat merespons klaim pendukung Bupati Garut Abdusy Syakur Amin yang menyebut pemerintah daerah tengah membangun fondasi sistem kerja yang nyata dan berdampak. Menurut Yudha, kondisi di lapangan justru menunjukkan masih adanya persoalan dalam pelayanan dasar, terutama akses kesehatan masyarakat tidak mampu.

Salah satu persoalan yang disoroti Yudha adalah penutupan akses pendaftaran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui aplikasi Polinda (Portal Linjamsos Daerah Garut) karena tidak adanya alokasi anggaran APBD.