Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lombok Utara, L. M. Zaki, mengungkapkan Fraksi PDI Perjuangan mengalokasikan sebanyak 2.020 kuota BPJS Ketenagakerjaan bagi warga di tiga kecamatan sebagai upaya memperluas jaminan sosial sekaligus mendukung cakupan kepesertaan BPJS di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
"Alokasi Kartu BPJS di tiga kecamatan variatif. Yang terbesar, datang dari dukungan Wakil Ketua DPRD KLU, Pak Made Karyasa sebanyak 1000 kartu," ujar Zaki, dikutip Rabu (15/7/2026).
Zaki menjelaskan, sebanyak 1.000 kartu yang berasal dari pokok pikiran (Pokir) Wakil Ketua DPRD KLU Made Karyasa difokuskan untuk warga di Kecamatan Tanjung. Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tusen Lasima mengalokasikan 500 kartu untuk Kecamatan Gangga, sedangkan dirinya menganggarkan 520 kartu bagi masyarakat di Kecamatan Bayan.
Menurutnya, program tersebut merupakan langkah perdana yang dilakukan partai politik di Kabupaten Lombok Utara dalam mengintervensi langsung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat. Program itu juga telah dirancang berlaku mulai 2026 hingga 2031, menyesuaikan masa jabatan ketiga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD KLU.
Dari alokasi tersebut, ketiga legislator Fraksi PDI Perjuangan menganggarkan dana sekitar Rp460 juta setiap tahun untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan selama satu tahun penuh bagi seluruh peserta yang telah ditetapkan.
"Kami menganggap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini penting. Tanpa bermaksud mendoakan yang tidak-tidak kepada warga, tapi setidaknya, Jamsostek ini akan sangat membantu warga ketika terjadi persoalan selama warga kita bekerja," paparnya.
Zaki menambahkan, pada awal pelaksanaan banyak masyarakat yang belum memahami manfaat program tersebut sehingga sempat menolak. Namun setelah mengetahui berbagai manfaat dan klaim yang dapat diperoleh, minat masyarakat justru meningkat tajam.
"Tidak menutup kemungkinan, kami akan menambah kuota pada tahun 2027 nanti. Karena ternyata animo masyarakat sangat tinggi setelah mengetahui manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini," sambungnya.
Ia mengakui bahwa distribusi tahap awal diprioritaskan kepada konstituen PDI Perjuangan. Namun pada tahun-tahun berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen memperluas cakupan penerima tanpa membedakan latar belakang politik maupun domisili, karena anggaran daerah merupakan hak seluruh masyarakat.
"Yang kita utamakan adalah warga masuk dalam DTSen desil 5 ke bawah, termasuk desil 1 sampai desil 4. Bagi Fraksi PDI Perjuangan, ada tiga program Bansos yang wajib diberikan ke masyarakat. Yaitu, BPJS, Beras dan kain/mukena. Untuk beras dan kain sarung, biasanya kami distribusikan pada momen bulan Ramadhan untuk membantu meringankan beban warga kita memasuki hari Raya Idulfitri," tandasnya.
