Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, mengritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut terkait perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi warga miskin. Yudha menilai masih terdapat persoalan dalam pelayanan publik, khususnya akses kesehatan bagi masyarakat kelompok rentan.
”Masyarakat kecil yang tidak berdaya, yang dalam kondisi penyakit kronis dan seharusnya segera ditangani, tidak memiliki BPJS PBI. Mau daftar lewat Polinda saja ditutup karena alokasi anggaran yang tidak ada,” ujar Yudha, dikutip Kamis (24/9/2026).
Kritik tersebut disampaikan Yudha dalam diskusi di grup WhatsApp Ruang Rakyat Garut (RRG). Ia menilai pemerintah daerah perlu mengedepankan penanganan konkret terhadap persoalan warga miskin dibandingkan membangun narasi keberhasilan.
Yudha menyampaikan kritik tersebut saat merespons klaim pendukung Bupati Garut Abdusy Syakur Amin yang menyebut pemerintah daerah tengah membangun fondasi sistem kerja yang nyata dan berdampak. Menurut Yudha, kondisi di lapangan justru menunjukkan masih adanya persoalan dalam pelayanan dasar, terutama akses kesehatan masyarakat tidak mampu.
Salah satu persoalan yang disoroti Yudha adalah penutupan akses pendaftaran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui aplikasi Polinda (Portal Linjamsos Daerah Garut) karena tidak adanya alokasi anggaran APBD.
Menurut Yudha, kondisi tersebut berdampak terhadap warga miskin yang menderita penyakit kronis dan membutuhkan penanganan medis. Ia menilai ketersediaan akses terhadap jaminan kesehatan harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Yudha kemudian membandingkan pengelolaan jaminan kesehatan saat ini dengan periode kepemimpinan sebelumnya. Pada 2024, kuota pendaftaran BPJS PBI melalui Polinda disebut mencapai 800 orang per bulan. Selain melalui aplikasi, warga miskin yang mengalami keterbatasan akses digital juga dapat mendaftar secara langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Garut.
Saat ini, menurut Yudha, sistem pendaftaran lebih banyak dipusatkan secara digital, sementara kuota kepesertaan BPJS PBI tidak tersedia karena keterbatasan anggaran.
Untuk mengatasi keterbatasan APBD dalam mencukupi cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Yudha mendorong Pemkab Garut membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk menghimpun dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna membantu membiayai kepesertaan BPJS warga miskin. Dana tersebut juga dapat diarahkan untuk mendukung program penanganan stunting sebagaimana telah diterapkan di sejumlah daerah.
Selain persoalan jaminan kesehatan, Yudha turut menyoroti tata kelola penanganan lansia dan penyandang disabilitas terlantar. Ia mengungkapkan adanya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dungusiku, Kecamatan Leuwigoong, yang mendapat teguran dari dinas terkait setelah berkoordinasi dengan anggota DPRD.
Koordinasi tersebut dilakukan setelah laporan mengenai seorang lansia terlantar selama tiga minggu disebut tidak mendapat respons. Lansia tersebut kemudian dievakuasi dan mendapatkan perawatan setelah Yudha berkoordinasi dengan Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kementerian Sosial RI di Kota Bekasi.
Menurut Yudha, teguran terhadap petugas lapangan yang berupaya mencari solusi bagi warga rentan perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pelayanan publik di Kabupaten Garut.
Ia juga meminta para pendukung bupati menyampaikan pembelaan berdasarkan fakta di lapangan. Yudha mendesak Pemkab Garut membuka rencana kebijakan secara transparan dan memastikan program perlindungan sosial benar-benar dapat dirasakan kelompok rentan.
”Jangan ngomong dulu setinggi langit sedang membuat sistem fondasi atau sedang bekerja nyata, sementara janji kampanye jaminan kesehatan gratis saja belum terwujud. Begitu banyak kelompok rentan di lapangan yang tidak memiliki jaring pengaman sosial,” pungkas Yudha.
