SEBUAH ruangan di Batavia, 27 Oktober 1928. Rapat pertama Kongres Pemuda II baru saja dimulai di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond. Di barisan peserta, duduk seorang pemuda dari Jong Islamieten Bond (JIB) bernama Mamoen Ar Rasjid. Ia bukan pemuda sembarangan. JIB adalah organisasi pemuda Islam pertama yang tidak dikhususkan untuk identitas etnis tertentusifatnya plural, menerima keanggotaan dari berbagai suku bangsa Indonesia. Namun, di ruangan itu, Mamoen membawa sebuah usulan yang akan memicu perdebatan sengit: agar Kongres Pemuda ini disatukan saja dengan de nieuwen van Indiesebuah organisasi yang lebih moderat dan berorientasi pada kerja sama dengan Belanda.

Usulan itu tidak diterima dengan baik. Mohammad Yamin, yang baru saja menyampaikan pidatonya tentang arti persatuan, langsung bangkit dan menyampaikan sanggahan yang keras. Suasana ruangan menegang. Beberapa peserta mulai berbisik, khawatir kongres akan berantakan sebelum mencapai tujuannya. Namun, di tengah ketegangan itu, Djohan Mohammad Tjajaseorang pemuda peranakan Tionghoa Muslim yang duduk sebagai Pembantu I dalam kepanitiaanberdiri dan berbicara dengan tenang. Ia mengemukakan bahwa perdebatan antara Mamoen Ar Rasjid dan Yamin itu bukan merupakan pertengkaran, tetapi hanya salah paham di antara keduanya; juga bukan pertentangan antara Jong Islamieten Bond dan Dienaren van Indie, melainkan pertentangan antara dua pribadi.

Kata-kata Djohan itu menjadi penyejuk di tengah panasnya perdebatan. Ia berbicara bukan sebagai pihak yang memihak, melainkan sebagai jembatanseorang peranakan Tionghoa Muslim yang memahami kedua belah pihak, yang tahu bahwa yang sedang dipertaruhkan bukanlah siapa yang menang, melainkan apakah kongres ini akan menghasilkan persatuan atau justru memperdalam perpecahan.

Namun, apa sebenarnya yang membuat ketegangan antara JIB dan Dienaren van Indie begitu signifikan? Mengapa kehadiran dua organisasi ini di Kongres Pemuda II menjadi titik gesekan yang hampir merusak jalannya kongres?

Jong Islamieten Bond: Rumah bagi Pemuda Muslim Terpelajar
Untuk memahami ketegangan ini, kita perlu mundur beberapa tahun ke belakang. Pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan Politik Etissebuah kebijakan yang, di satu sisi, membuka akses pendidikan bagi kaum pribumi, tetapi di sisi lain, membawa misi sekularisasi yang terselubung. Christiaan Snouck Hurgronje, penasihat pemerintah Hindia Belanda yang fasih berbahasa Arab dan Melayu, menghendaki agar kaum Muslimin pribumi beradaptasi dengan ide-ide baru dari tradisi liberalisme Eropa Barat. Caranya melalui pendidikan Barat.