SEBUAH ruangan di Batavia, 27 Oktober 1928. Rapat pertama Kongres Pemuda II baru saja dimulai di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond. Di barisan peserta, duduk seorang pemuda dari Jong Islamieten Bond (JIB) bernama Ma’moen Ar Rasjid. Ia bukan pemuda sembarangan. JIB adalah organisasi pemuda Islam pertama yang tidak dikhususkan untuk identitas etnis tertentu—sifatnya plural, menerima keanggotaan dari berbagai suku bangsa Indonesia. Namun, di ruangan itu, Ma’moen membawa sebuah usulan yang akan memicu perdebatan sengit: agar Kongres Pemuda ini disatukan saja dengan “de nieuwen van Indie”—sebuah organisasi yang lebih moderat dan berorientasi pada kerja sama dengan Belanda.
Usulan itu tidak diterima dengan baik. Mohammad Yamin, yang baru saja menyampaikan pidatonya tentang arti persatuan, langsung bangkit dan menyampaikan sanggahan yang keras. Suasana ruangan menegang. Beberapa peserta mulai berbisik, khawatir kongres akan berantakan sebelum mencapai tujuannya. Namun, di tengah ketegangan itu, Djohan Mohammad Tjaja—seorang pemuda peranakan Tionghoa Muslim yang duduk sebagai Pembantu I dalam kepanitiaan—berdiri dan berbicara dengan tenang. Ia mengemukakan bahwa perdebatan antara Ma’moen Ar Rasjid dan Yamin itu bukan merupakan pertengkaran, tetapi hanya salah paham di antara keduanya; juga bukan pertentangan antara Jong Islamieten Bond dan Dienaren van Indie, melainkan pertentangan antara dua pribadi.
Kata-kata Djohan itu menjadi penyejuk di tengah panasnya perdebatan. Ia berbicara bukan sebagai pihak yang memihak, melainkan sebagai jembatan—seorang peranakan Tionghoa Muslim yang memahami kedua belah pihak, yang tahu bahwa yang sedang dipertaruhkan bukanlah siapa yang menang, melainkan apakah kongres ini akan menghasilkan persatuan atau justru memperdalam perpecahan.
Namun, apa sebenarnya yang membuat ketegangan antara JIB dan Dienaren van Indie begitu signifikan? Mengapa kehadiran dua organisasi ini di Kongres Pemuda II menjadi titik gesekan yang hampir merusak jalannya kongres?
Jong Islamieten Bond: Rumah bagi Pemuda Muslim Terpelajar
Untuk memahami ketegangan ini, kita perlu mundur beberapa tahun ke belakang. Pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan Politik Etis—sebuah kebijakan yang, di satu sisi, membuka akses pendidikan bagi kaum pribumi, tetapi di sisi lain, membawa misi sekularisasi yang terselubung. Christiaan Snouck Hurgronje, penasihat pemerintah Hindia Belanda yang fasih berbahasa Arab dan Melayu, menghendaki agar kaum Muslimin pribumi beradaptasi dengan ide-ide baru dari tradisi liberalisme Eropa Barat. Caranya melalui pendidikan Barat.
Jumlah rakyat Hindia Belanda yang menempuh sekolah-sekolah Barat pun meningkat pesat—dari hanya 269.940 orang pada 1900 menjadi 1,7 juta pada 1930-an. Namun, pendidikan ini membawa dampak yang tidak terduga. Banyak pemuda Muslim terpelajar justru merasa terasing dari agamanya sendiri. Di sekolah-sekolah Belanda, mereka diajarkan bahasa dan sastra Eropa, tetapi ketika ada pelajaran yang menyinggung Islam, agama ini tidak dipandang secara apresiatif atau mendalam—bahkan kadang dengan sengaja meremehkan Islam.
Inilah konteks yang melahirkan Jong Islamieten Bond pada 1 Januari 1925. JIB didirikan oleh Raden Sjamsoeridjal setelah usulannya untuk membuka kursus agama Islam di Jong Java ditolak. JIB bukanlah organisasi kedaerahan. Ia adalah organisasi pemuda Islam yang berdiri di atas kesadaran ideologis, bukan identitas etnis. Haji Agus Salim duduk sebagai penasihat, dan tokoh-tokoh muda seperti Mohammad Roem, Mohammad Natsir, dan Kasman Singodimedjo bergabung. JIB menerbitkan majalah al-Nur sebagai media perjuangan dan sirkulasi gagasan.
Dienaren van Indie: Ordo Theosofi yang Kontroversial
Di sisi lain spektrum, ada Dienaren van Indie (Orde Pelayan Hindia)—sebuah organisasi yang didirikan oleh Ir. J. van der Leeuw, seorang tokoh Perhimpunan Teosofi. Dienaren van Indie memberikan beasiswa kepada pelajar pribumi melalui lembaga beasiswa, tetapi di balik itu, organisasi ini dianggap menyebarkan ajaran Theosofi yang bertentangan dengan Islam. Dalam sebuah catatan, disebutkan bahwa Kongres Dienaren van Indie diboikot oleh organisasi-organisasi kepemudaan lainnya, di antaranya Jong Islamieten Bond, karena para pembicara pada umumnya menghina ajaran agama secara halus, di antaranya memojokkan Islam, terutama tentang hukum perkawinan Islam.
Ketegangan antara JIB dan Dienaren van Indie bukanlah ketegangan yang bersifat pribadi. Ia adalah ketegangan ideologis yang mendasar: di satu sisi, JIB memperjuangkan Islam sebagai sandaran identitas dan dasar pergerakan; di sisi lain, Dienaren van Indie membawa pengaruh Theosofi yang dianggap mengancam aqidah umat Islam. Dalam Kongres Pemuda II, kedua organisasi ini bertemu di ruang yang sama—dan gesekan pun tak terhindarkan.
Dalam sebuah analisis sejarah, disebutkan bahwa salah satu sebab kegagalan Kongres Pemuda I adalah adanya pandangan yang berbeda mengenai persatuan nasional dari kaum theosofi (Dienaren van Indie) yang terasa menjalankan peranannya waktu itu. Ketegangan ini berlanjut ke Kongres Pemuda II, di mana Dr. Mohammad Amir—seorang anggota Orde der Dienaren van Indie—bahkan menjadi pembicara pertama dalam kongres tersebut, menyampaikan ucapan selamat atas penyelenggaraan kongres.
Ma’moen Ar Rasjid dan Usulan yang Mengguncang
Ketegangan mencapai puncaknya pada Rapat Pertama Kongres Pemuda II, ketika Ma’moen Ar Rasjid dari JIB mengusulkan agar Kongres Pemuda disatukan saja dengan “de nieuwen van Indie”—sebuah usulan yang, dalam konteks saat itu, dianggap sebagai upaya untuk melemahkan semangat kebangsaan yang sedang dibangun. Mohammad Yamin menyanggah dengan keras.
Namun, Djohan Mohammad Tjaja—yang berbicara pada Rapat Kedua keesokan harinya—memberikan penjelasan yang menenangkan. Ia menegaskan bahwa perdebatan itu bukan pertengkaran, melainkan salah paham; dan bukan pertentangan antara JIB dan Dienaren van Indie, melainkan pertentangan antara Ma’moen Ar Rasjid dan Yamin sebagai pribadi. Yang paling penting, Djohan mengatakan bahwa JIB tidak pernah merasa “bertengkar” dengan Dienaren van Indie, tetapi juga tidak pernah merasa “bersahabat” . Ini adalah pernyataan yang jujur dan berimbang: JIB tidak memusuhi Dienaren van Indie secara personal, tetapi juga tidak bisa mengabaikan perbedaan ideologis yang mendasar.
Soegondo Djojopoespito, ketua kongres, kemudian meminta kepada seluruh peserta agar menghindari percekcokan dan pertengkaran. Pertengkaran Yamin dan Ma’moen Ar Rasjid dianggap selesai. Kongres pun melanjutkan agendanya.
JIB dalam Kongres Pemuda II: Peran yang Tak Terbantahkan
Meskipun terjadi ketegangan, JIB tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Kongres Pemuda II. Djohan Mohammad Tjaja duduk sebagai Pembantu I dalam kepanitiaan. Ma’moen Ar Rasjid hadir sebagai peserta dan menyampaikan usulan yang, meskipun kontroversial, menunjukkan bahwa JIB aktif berpartisipasi dalam perdebatan tentang masa depan bangsa. Siti Soendari—adik dr. Soetomo yang aktif di JIB—berpidato tentang pentingnya menanamkan cinta tanah air pada perempuan sejak kecil. Emma Poeradiredja—Ketua Cabang Bandung JIB—menganjurkan agar kaum wanita turut aktif dalam pergerakan, tidak hanya bicara, tetapi harus dengan perbuatan.
JIB juga tercatat sebagai organisasi yang ikut dalam ikrar pemuda yang berbunyi “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa”. Bahkan, Dolly Salim—putri Haji Agus Salim yang saat itu berusia 15 tahun—melantunkan lagu “Indonesia Raya” untuk pertama kalinya dalam kongres tersebut. Dolly mewakili organisasi kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij), yang berada di bawah naungan JIB.
Setelah Kongres: JIB, Fusi, dan Jalan yang Berbeda
Setelah Kongres Pemuda II, JIB tidak bergabung dengan Indonesia Muda. Menurut Agus Salim, JIB menolak melebur karena kemunculan JIB pada 1925 sebenarnya merupakan jawaban dari kritik yang ia lontarkan kepada perkumpulan pemuda kedaerahan. JIB tetap berdiri sendiri, tetapi semangatnya terus hidup dalam pergerakan nasional. Anggota-anggota JIB terlibat langsung dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka bergabung dalam laskar santri, laskar Sabilillah, dan Laskar Hizbullah. Bung Tomo—yang menggelorakan semangat Arek-arek Suroboyo pada 10 November 1945—bukan hanya memekikkan “Merdeka”, tetapi juga “Allahu Akbar”. JIB juga menjadi cikal bakal dari organisasi-organisasi Islam seperti Masyumi, dan tokoh-tokohnya seperti Mohammad Natsir dan Mohammad Roem menjadi pemimpin nasional.
Epilog: Islam, Nasionalisme, dan Jembatan yang Tak Pernah Runtuh
Ketegangan antara JIB dan Dienaren van Indie dalam Kongres Pemuda II adalah cerminan dari dinamika yang lebih besar: pertemuan antara Islam dan nasionalisme, antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan, antara mereka yang ingin mempertahankan aqidah dan mereka yang membawa pengaruh ideologi baru. Perdebatan itu tidak menghasilkan kemenangan bagi satu pihak. Ia menghasilkan pemahaman—bahwa persatuan tidak berarti keseragaman, bahwa perbedaan ideologis tidak harus menjadi perpecahan, dan bahwa yang terpenting adalah kesediaan untuk duduk di meja yang sama dan merumuskan masa depan bersama.
Djohan Mohammad Tjaja adalah simbol dari jembatan itu—seorang peranakan Tionghoa Muslim yang, dengan kata-katanya yang tenang, meredakan ketegangan dan memastikan bahwa kongres terus berjalan. Ma’moen Ar Rasjid adalah simbol dari keberanian untuk bersuara—seorang pemuda Muslim yang, meskipun usulannya ditolak, tetap hadir dan berpartisipasi. Dan JIB adalah simbol dari Islam yang tidak perlu dilepaskan untuk menjadi Indonesia.
Dalam sebuah negeri yang hingga hari ini masih bergulat dengan persoalan identitas dan inklusi, kisah ketegangan JIB dan Dienaren van Indie adalah pengingat yang menyegarkan. Ia mengingatkan kita bahwa Sumpah Pemuda bukanlah milik satu kelompok, melainkan milik semua yang mengaku bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa Indonesia—termasuk mereka yang beriman, mereka yang beragam, dan mereka yang percaya bahwa persatuan adalah amanah yang harus diperjuangkan, bukan sekadar diikrarkan.
