Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti transparansi keterlibatan masyarakat lokal serta persoalan upah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia meminta Otorita IKN tidak menutupi masalah yang muncul, khususnya terkait besaran upah yang diterima pekerja lokal.

Kalau data, pasti ada. Tapi tadi belum ada. Tak masalah, nanti data-data itu pasti akan kita dapatkan, diverifikasi, dan dikumpulkan, ujar Adian saat menghadiri rapat bersama Otorita IKN, Rabu (30/9/2025).

Menurutnya, pembangunan IKN wajar menimbulkan tantangan, namun yang lebih penting adalah penyelesaian masalah secara terbuka.

Plt Deputi Sarana Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menjelaskan sejak awal Otorita telah menyiapkan program pelatihan untuk lebih dari 2.000 masyarakat lokal dengan sertifikat resmi. Namun, tidak semua warga yang sudah dilatih bersedia bekerja di proyek IKN. Masyarakat cenderung membandingkan upah harian di IKN dengan pekerjaan di luar, seperti sektor sawit, jelas Danis.

Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, menambahkan keterlibatan masyarakat lokal sudah cukup besar. Dari lebih 7.000 pekerja di IKN, sekitar 60 persen berasal dari Kalimantan Timur. Contohnya, dari 160 tenaga sekuriti yang direkrut, mayoritas adalah warga lokal, katanya.